User ID Password  
Home   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia Yang Lebih Baik
 
Ex. Menteri atau Sumatera
 
Berita Terkini
E-paper
Foto Berita
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 11,605.00 11,635.00
SGD 9,233.80 9,273.25
JPY 113.08 113.72
MYR 3,532.01 3,569.72
CNY 1,856.70 1,870.35
THB 355.93 359.95
HKD 1,496.60 1,500.95
EUR 16,027.75 16,093.65
AUD 10,774.15 10,826.45
GBP 19,468.55 19,543.35
Last update: 24 Apr 2014 09:00 WIB
Tapanuli Bisnis
Selasa, 07 Mei 2013 08:37 WIB - http://mdn.biz.id/n/28003/ - Dibaca: 360 kali
PAD Tapteng dari Tambang dan Energi Minim
POTENSI PAD Bupati Tapteng, Raja Bonaran Situmeang berbicara dalam sebuah pertemuan yang menekankan optimalisasi peningkatan PAD dari bidang pertambangan dan energi, di Pandan. ( medanbisni/ist)
MedanBisnis - Pandan. Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Raja Bonaran Situmeang menyatakan, saat ini Pemkab tengah serius menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari bidang pertambangan dan energi, di antaranya, galian golongan C. Soalnya, PAD dari sektor pertambangan dan energi masih manim.
"Hingga kini perolehan PAD dari pungutan pajak dan retribusi yang bersumber dari sektor pertambangan dan energi belum optimal. Banyak pengusaha galian C di Tapteng, namun sebagian masih ada yang nakal dengan tidak membayar pajak," ungkap Raja Bonaran Situmeang belum lama ini dalam sebuah pertemuan di Pandan.

Oleh karenanya, Pemkab Tapteng mengimbau kepada pengusaha untuk sadar dan membayarkan kewajibannya sekaligus mengurus perizinan untuk menunjang kegiatan usahanya tersebut. "Saya dapat laporan, masih banyak pengusaha yang belum mengantongi izin," ungkap bupati.

Menurutnya, langkah lainnya perlu juga dilakukan kajian agar pemungutan pajak dilakukan di hulu. Sebab kalau di hilir saja tentu banyak yang terlewatkan. Misalnya, pasir dan batu yang dijual ke luar daerah.

Bonaran menambahkan, Tapteng kaya akan sumber daya alam pertambangan dan energi. Hanya saja, pemerintah daerah harus hati-hati dalam pemberian izin eksplorasi. Sebab ada beberapa aturan yang harus dipatuhi.

Regulasi tersebut di antaranya, UU Nomor 30/2007 tentang Energi, UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU Nomor 30/2009 tentang Ketenagalistrikan. "Kemudian, Perda Tapteng Nomor 25/2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Perda Tapteng Nomor 26/2011 tentang Pajak Air Tanah," katanya.

Kehati-hatian itu, menurut Bonaran patut dilakukan, karena pada sisi lainnya, Tapteng juga merupakan daerah pariwisata alam. "Jangan sampai izin diberikan, tapi kemudian keindahan alam kita menjadi rusak," katanya.

Sementara itu, Kadis Pertambangan dan Energi Tapteng, Sokhizaro Laia mengakui, bahwa pihaknya kewalahan juga untuk mengoptimalkan pungutan pajak dari bidang itu. Selain banyaknya pengusaha nakal, dinas yang dipimpinnya itu juga masih kekurangan personel.

"Namun, kita akan bekerja keras dan bila perlu akan bertindak tegas, guna mencapai target sebesar Rp 1,2 miliar yang dipatok Pemkab Tapteng dari pajak pertambangan dan energi tahun ini," tegas Sokhizaro lantas mengimbau, agar pengusaha sadar dan taat dalam pengurusan izin juga membayar pajak.(njuniwan)
BERITA TERKAIT
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!
Partisipasi Menggunakan Facebook