User ID Password  
Home   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia Yang Lebih Baik
 
 
Berita Terkini
E-paper
Foto Berita
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 11,395.00 11,425.00
SGD 9,106.50 9,145.95
JPY 111.61 112.25
MYR 3,500.77 3,538.01
CNY 1,827.90 1,841.70
THB 351.92 356.21
HKD 1,469.30 1,473.65
EUR 15,755.95 15,821.45
AUD 10,670.35 10,721.35
GBP 19,167.55 19,242.05
Last update: 17 Apr 2014 09:00 WIB
Aceh Bisnis
Kamis, 28 Feb 2013 10:06 WIB - http://mdn.biz.id/n/15429/ - Dibaca: 2,154 kali
Verifikasi Honorer K1 Tanggung Jawab Menpan dan BKN
MedanBisnis - Langsa. Proses verifikasi dan validasi tenaga honorer kategori satu (K1) CPNS Pemko Langsa tahun 2012 yang saat ini sedang menjadi permasalahan hukum, sepenuhnya tanggung jawab Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan), bukan tanggung jawab Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Langsa.
Demikian ditegaskan Kepala BKPP Langsa, Syahrul Thaeb kepada MedanBisnis, Selasa (26/2).
Dijelaskannya, tahun 2010 BKPP mendapat surat Surat Edaran Menpan No. 5 Tahun 2010 tertanggal 28 Juni 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekeja di Pemerintahan Kota Langsa. Atas dasar surat itu keluarlah surat Wali Kota No. PEG.800/1983/2010 tanggal 9 Juli 2010 perihal Pendataan Tenaga Honorer yang ditujukan kepada masing SKPK dengan maksud agar mengirim data-data tenaga honorer di instansi masing-masing.

"Sambil menunggu surat itu, kami membentuk tim berdasarkan surat Wali Kota No. 681/800/2012 tanggal 21 Juli 2010 tentang Pembentukan Tim Pendataan Tenaga Honorer Kota Langsa. Setelah menghimpun anggota tim dan menerima data-data dari SKPD dan SKPK, terjaring 237 orang yang kemudian kami laporkan ke Wali Kota dengan surat bernomor PEG.800/2323/2010 tertanggal 25 Agustus 2010 perihal Tenaga Honorer K1 untuk dikirim ke BKN dan Menpan," jelasnya.

Dari situlah turun surat dari BKN No F.I.26/30/X.279/7/39 tanggal 30 September 2010 yang isinya perihal tim verifikasi dan validiasi tenaga honorer K1. Barulah tim melakukan validasi data dan kembali dibawa ke Jakarta. Setelah hasil evaluasi dan validasi turun dari Menpan melalui surat No.03/2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Tenaga Honorer K1 dan K2, didapatilah keputusan yang gugur empat orang.

Setelah masa pengumuman 14 hari dan menerima masukan serta kritikan dari masyarakat, ditemukan pula kesalahan berkas dan lain-lain dari delapan orang, dan mereka itu kemudian dibatalkan. Keputusan itu pun dilaporkan melalui surat Wali Kota No. PEG.800/1127/2012 tanggal 19 April 2012. Setelah diproses, kembali ditemukan empat orang yang dibatalkan dan dilaporkan dengan surat No. PEG.800/1241/2012 tanggal 1 Mei 2012.

"Menyikapi itu semua, mulai dari proses penyeleksian hingga tersangkutnya saya dalam kasus ini karena dituduh memanipulasi semua proses verifikasi dan validasi data, tidak benar karena saya bekerja berdasarkan PP 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honerer menjadi CPNS sebagaimana telah diubah menjadi PP 43 Tahun 2007, karena kami bekerja berdasarkan PP tersebut," ucapnya.

Selain itu, proses BAP di kepolisian, penyidik menemukan bahwa yang memanipulasi data ternyata dari kalangan tenaga honorer sendiri, yakni Muhammad Iqbal, Chairina dan Eka Priyanti.

"Sebab data yang mereka lampirkan berupa slip gaji, absensi, surat keterangan aktif, SK terus-menerus Tanggal Mulai Tugas (TMT), diangkat oleh pejabat yang berwenang di instansi pemerintah, gajinya dibayar dari APBD atau APBN dengan masa kerja satu tahun per 31 Desember secara terus menerus, berusia sekurang-kurangnya umur 19 tahun tidak boleh lebih berumur 46 tahun per 1 Januari 2006, diduga ada yang dipalsukan," jelas Syahrul.

Bahkan, sambungnya, produk SK tenaga honorer K1 ini mulai 1 Januari 2005, sedangkan dia baru dilantik menjadi Kepala BKPP Langsa tanggal 28 Agustus 2007 dan efektif September 2007.

"Jadi di mana kesalahan SK itu, berkas dan data, itu kan produk SKPK masing-masing. Jika saya dituding lalai dalam proses penyeleksian keaslian dan keabsahan data-data tenaga honorer, secara gamblang saya tidak bisa membedakan mana yang asli atau palsu karena semuanya dileges dari SKPK masing-masing," jelasnya lagi.(m syafrizal)
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!
Partisipasi Menggunakan Facebook