User ID Password  
Home   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia Yang Lebih Baik
 
 
Berita Terkini
E-paper
Foto Berita
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 11,620.00 11,650.00
SGD 9,235.40 9,275.60
JPY 113.18 113.82
MYR 3,505.29 3,542.43
CNY 1,858.60 1,872.20
THB 355.66 357.59
HKD 1,498.70 1,503.15
EUR 16,044.95 16,110.85
AUD 10,807.75 10,860.25
GBP 19,549.55 19,624.45
Last update: 23 Apr 2014 09:00 WIB
Interaktif Bisnis
Sabtu, 09 Mar 2013 08:07 WIB - http://mdn.biz.id/n/17042/ - Dibaca: 650 kali
Keluarga Karyawan Juga Harus Didaftarkan Perusahaan ke Jamsostek
WAJIB JAMSOSTEK Seorang pekerja menunjukkan kartu peserta Jamsostek. Sidak petugas Jamsostek cabang Belawan di Kawasan Industri Medan menemukan ribuan buruh alihdaya (out sourcing) tidak mengikuti program jamsostek sebagaimana amanat UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang wajib Jamsostek.(medanbisnis/hermansyah)
Tanggapan Masyarakat

pegawai di BPR Amanah Citra Insani menilai, pemerintah harus
menindak tegas bagi perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta Jamsostek. Di sinilah peran pemerintah harus berpihak ke karyawan yang merupakan pembela dari hak-hak karyawan. Dan menurut saya, perusahaan ini sangat tidak manusiawi sekali.

Rahman Qarib Lubis,


Perusahaan harus sadar bahwa karyawan adalah aset perusahaan yang sangat mahal sehingga dia tidak terhingga nilainya. Dan kalau bisa bukan hanya karyawannya saja didaftarkan Jamsostek tetapi keluarga karyawan juga, Karena kalau keluarganya saja sudah terdaftar maka si karyawan tidak lagi khawatir kalau keluarganya sakit ini akan berdampak hasil kerja karyawan akan lebih maksimal.

Sementara Bornok Hisar Ignatius Pardede, marketing sebuah majalah investigas menyebutkan, perusahaan alihdaya atau outsourcing masih banyak yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). Kalaupun ada, data upah/gaji dan jumlah tenaga kerja yang sebenarnya kerap tidak dilaporkan atau yang disebut Perusahaan Daftar Sebagian (PDS).

Dalam ketentuan UU No3/1992, mewajibkan setiap karyawan wajib ikut program Jamsostek, dan salah satu pasar menegaskan menjadi peserta Jamsostek adalah hak normatif pekerja.
Dalam UU No3/1992, mewajibkan setiap karyawan wajib ikut program Jamsostek, dan salah satu pasar menegaskan menjadi peserta Jamsostek adalah hak normatif pekerja yang harus dipenuhi setiap pengusaha yang membayar minimum upah Rp1 juta perbulan atau yang mempekerjakan minimal 10 orang karyawan.

Jamsostek sekiranya melakukan pendekatan persuasif dan melakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan untuk menarik para pengusaha agar segera mendaftarkan karyawannya Sosialisasi dari jamsostek dapat berupa: program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, serta jaminan pemeliharaan kesehatan, selalu menyerukan manfaat Jamsostek bagi pekerja.

Irawan mengatakan, memang banyak ditemukan perusahaan alih daya atau outsourcing masih banyak yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). Kalaupun ada, data upah/gaji dan jumlah tenaga kerja yang sebenarnya kerap tidak dilaporkan atau yang disebut Perusahaan Daftar Sebagian (PDS).

Sementara itu Fajar mengatakan, agar pemerintah daerah melakukan verifikasi dan pendataan ulang terhadap perusahaan-perusahaan penyedia tenaga kerja alih daya (outsourcing). Hal ini bertujuan agar hak-hak normatif tenaga kerja alih daya terpenuhi, seperti upah layak, perlindungan melalui jaminan sosial, serta tunjangan lainnya.

Hal serupa diutarakan Venny, karyawan outsourcing harus mempunyai jamsostek. Selain itu, dalam pelaksanaan sistem outsourcing juga harus dipastikan tenaga kerja mendapatkan hak-hak normatif, seperti upah layak, tunjangan, dan perlindungan melalui program jaminan sosial tenaga kerja.

Menurut Anisa,Pemerintah terutama kementerian tenaga kerja untuk menghimbau kepada semua perusahaan, baik perusahaan kecil maupun besar kita sarankan untuk memasukkan karyawannya sebagai pengguna Jamsostek sebagai Jaminan.

Damayanti juga mengatakan, pemerintah daerah harus melakukan verifikasi dan pendataan ulang terhadap perusahaan-perusahaan penyedia tenaga kerja alih daya (outsourcing). Selain itu, dalam pelaksanaan sistem outsourcing juga harus dipastikan tenaga kerja mendapatkan hak-hak normatif, seperti upah layak, tunjangan, dan perlindungan melalui program jaminan sosial tenaga kerja.
BERITA TERKAIT
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!
Partisipasi Menggunakan Facebook