User ID Password  
Home   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia Yang Lebih Baik
 
Ex. Produk
 
Berita Terkini
E-paper
Foto Berita
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 11,620.00 11,650.00
SGD 9,235.40 9,275.60
JPY 113.18 113.82
MYR 3,505.29 3,542.43
CNY 1,858.60 1,872.20
THB 355.66 357.59
HKD 1,498.70 1,503.15
EUR 16,044.95 16,110.85
AUD 10,807.75 10,860.25
GBP 19,549.55 19,624.45
Last update: 23 Apr 2014 09:00 WIB
Wacana
Senin, 01 Apr 2013 06:34 WIB - http://mdn.biz.id/n/20893/ - Dibaca: 286 kali
SENTRALISTIK PARPOL
NUANSA politik pragmatis dan tidak sehat, masih didominasi partai politik (Parpol). Dalam suasana gaduh bagaimanapun, partai politik masih menjadi primadona. Perilaku buruk dan kurang bermoral di internal partai politik sangat tidak terelakkan. Apalagi pasca lolosnya 12 partai politik Pemilu 2014. Perilaku pragmatisme kental dan condong birokratis yang sentralistik.
Kompetisi politik sepanjang 2013 ini semakin tidak terelakkan. Apalagi nuansanya lebih kental kepada persoalan politis ketimbang perbaikan moral bangsa. Antara elite partai politik saling bongkar dan saling mengintip kesalahan. Ironisnya, tak sedikit kejelekan elite partai politik terbongkar karena terlibat skandal, baik skandal selingkuh dan korupsi. Kompetisi politik tak bermoral ini, nampaknya terus memanas sampai Pemilu 2014 nanti.

Fakta politik yang sudah terbukti, dalam medio dua tahun terakhir adalah terbongkarnya kasus-kasus korupsi yang banyak melilit para elite partai. Terbongkarnya kasus-kasuis korupsi ini, tak lain karena tindakan dan perilaku korupsi tersebut dilakukan secara diam-diam. Fakta politik lainnya, partai politik menjelang pemilu 2014, sudah terang-terangan mempertontonkan politik pencitraan untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas calon dari partai, apakah untuk legislatif atau partainya. Dari aspek pencitraan, hal ini baik untuk dinamika partai.

Apa yang sedang dilakukan elite partai politik masih wajar. Iklim tak sehat yang dibangun elite partai politik secara kasad mata, memberikan perilaku penyimpangan politik terhadap konsituennya. Akibatnya, rakyat menjadi terbelenggu, meski di satu sisi rakyat dihadapkan pada persoalan demokrasi yang sehat. Sebagai perbandingan misalnya, di masa orde lama, politik kita sangat dominan dan tersentral ke pusat. Begitu juga pada masa orde baru, elite partai politik dalam gerakan politiknya terlihat bermoral, namun memberikan perilaku politik tak sehat kepada rakyat.
Sebut saja ketika pelaksanaan Pemilu pada masa orde baru, rakyat kita dibelenggu dan condong pengarahan kepada salah satu partai politik. Karena Golkar masuk sebagai partai penguasa, maka sistem sentralistik yang terjadi di masa ini sangat kental kepada persoalan-persoalan elite partai. Apa yang diarahkan partai, maka kader partai harus ikut dan wajib mengikuti instruksi partai. Saya kira, pada masa orde reformasi ini juga, kondisi politik kita tak jauh berbeda. Bedanya, hanya pada persoalan kebebasan mendirikan dan membentuk partai. Di masa orde baru, kita diikat tidak boleh membentuk partai baru, tapi pada masa orde reformasi kita dibebaskan, bahkan jumlah partai pun tumbuh sangat banyak.
Sentralistik

Dalam hal keputusan-keputusan yang bersifat krusial, ternyata elite partai politik masih menjadi primadona dari kader-kader partai. Keputusan sang pimpinan partai menjadi cermin dan wajib untuk dijalankan. Sebaliknya, jika kader ditemukan membangkang di belakang hari, maka siap-siaplah kader diberi sanksi atau dipecat dari kepengurusan partai. Sistem sentralistik di partai politik, ternyata tak pernah terlepaskan dari dinamika partai politik, yang hari semakin hari terlihat semakin parah.

Akibat dominannya sentralistik partai politik, banyak keputusan yang dilakukan berdasarkan kekuasaan, bukan lagi berdasarkan mufakat (keputusan bersama). Sentralistik elite partai misalnya, menjadi tungguan semua kader dalam memberikan keputusan. Sebut saja, dalam penetapan calon kepala daerah. Kebanyakan penetapan calon kepala daerah dilakukan semaunya. Bahkan, elite partai pun melakukan keputusan berdasarkan tindakan transaksional, tanpa memandang etika dan moral. Elite partai juga, cenderung bersikap hedonisme dalam penetapan satu keputusan, karena muara keputusan itu seluruhnya di tangan elite partai.
Di sisi lain, sentralistik elite partai itu karena adanya aturan yang mengikat. Seperti dalam struktur kepengurusan partai politik, ada yang disebut ketua umum atau di atasnya sebagai dewan syura atau dewan pembina. Sebutan-sebutan seperti ini, dalam pelaksanaannya sering sentralistik. Kader partai, sering menghadapi kesulitan sehingga keputusan-keputusan yang ada, tidak didasarkan keinginan kader tetapi keinginan elite partai politik.

Keputusan partai juga, sering mengabaikan estetika dan lebih dominan muncul adalah faktor kepentingan. Ketua Umum maupun dewan syura, merupakan kelompok pengambil keputusan yang tak tertandangi, karena dua elemen penting partai ini, memang sudah diatur dalam AD/ART partai.

Sentralistik partai tak selamanya menguntungkan partai. Tapi sebaliknya, tak selamanya juga merugikan partai. Yang menjadi kajian kita adalah, sentralistik partai politik, secara tidak langsung membelenggu pendapat dan usulan kader di tingkat bawah. Kader di bawah, sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa lagi, akibat kuatnya arus dominasi sentralistik elite partai.
Penutup
Partai politik semestinya harus memiliki kesetaraan dalam keadilan, terutama kesetaraan dalam pengambilan keputusan. Jangan lagi ada elite partai politik berbuat sesuka hatinya, karena bisa jadi akan berdampak jelek kepada masa depan partai politik. Sentralistik partai sesugguhnya memberikan ruang demokrasi yang tumpul kepada kader-kader partai politik.

Penulis adalah Staf Pengajar Fisipol UMSU, Pemerhati Masalah Sosial Politik
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!
Partisipasi Menggunakan Facebook