User ID Password  
Home   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia Yang Lebih Baik
 
Ex. Produk
 
Berita Terkini
E-paper
Foto Berita
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 11,620.00 11,650.00
SGD 9,235.40 9,275.60
JPY 113.18 113.82
MYR 3,505.29 3,542.43
CNY 1,858.60 1,872.20
THB 355.66 357.59
HKD 1,498.70 1,503.15
EUR 16,044.95 16,110.85
AUD 10,807.75 10,860.25
GBP 19,549.55 19,624.45
Last update: 23 Apr 2014 09:00 WIB
Politik
Sabtu, 22 Jun 2013 07:40 WIB - http://mdn.biz.id/n/36190/ - Dibaca: 322 kali
Cicilan Hingga 2014 pun Harus Dilunasi
Legislator Pindah Parpol Berharap Pengecualian UU
MedanBisnis - Medan. Legislator periode 2009-2014 yang dicalonkan oleh partai lain untuk pemilihan umum 2014 (pindah partai politik) berharap mendapat pengeculian pada penerapan pasal 16 UU No: 2/2011 tentang partai politik. Alasannya, tidak hanya "kontrak" kerja selama 5 tahun sudah ditandatangani, pinjaman ke bank hingga 2014 juga harus dilunasi.
"Mereka (anggota dewan-red) itu sudah punya kontrak dengan konstituennya, mengangkat kerja selama 5 tahun. Belum lagi ada yang sudah menggadekan SK mereka ke bank dan harus dilunasi hingga April 2014," kata Adi Mansyar menyampaikan satu di antara dalil atau alasan pertimbangan, mengapa anggota dewan yang pindah parpol tidak harus mundur.

Adi Mansar merupakan kuasa hukum Forum Perjuangan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meminta MK menguji UU No 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, pasal 16 ayat (1) huruf c, huruf d, dan ayat (3).

Selain itu, jika aturan itu dilaksanakan, bakal membuat ketimpangan di tubuh dewan. Kelengkapan dewan akan berkurang karena kondisi sekarang tidak ada yang menggantikan kedudukan anggota dewan yang "dipaksa" undur oleh undang-undang. "Calon penggantinya juga sudah pindah ke partai lain, jadi kemungkinan akan ada kekosongan di tubuh dewan dan persidangan pasti tidak sempurna," jelasnya menyampaikan dalil.

Dia mengatakan agenda perkara No 39/PUU-XI/2013 itu sudah masuk dalam tahap pemeriksaan saksi -saksi. Saat 13 Juni 2013, saksi dari DPR selaku pembuat undang-undang tidak hadir memberi keterangan di depan majelis MK. Sedang dari pihak pemerintah memberikan pandangan bahwa menyampaikan gugatan ke MK sudah benar. Pasalnya, partai mereka tidak lagi sebagai kontestan di tahun 2014.

Sisi lain disebutkan bahwa fungsi undang-undang mengatur keseragaman dan penyamarataan. Namun, aturan itu justru memangkas hak konstitusi anggota dewan dari partai bukan peserta pemilu 2014. Disampaikan juga bahwa keputusan diserahkan kepada majelis hakim MK, apakah majelis hakim menganggap bagian pemohon masuk dalam dari konstitusional bersyarat.

"Artinya, peraturan itu disamaratakan, tapi terkecuali bagi orang-orang dari partai politik yang tidak sebagai peserta pemilu 2014. Kalau partainya masuk sebagai peserta aturan itu berlaku. Misalkan, anggota dewan dari Partai Golkar pindah ke Demokrat atau sebaliknya. Aturan itu berlaku karena keduanya sebagai pemilu 2014," senutnya.

Terkait sidang itu, Adi mengatakan ketidakhadiran pihak DPR selaku pembuat undang-undang merupakan sinyal kemenangan, permohonan diterima MK. "DPR tidak hadir sinyal baik dan lembutnya penyampaian dari pihak pemerintah peluang bagi kawan-kawan," sebutnya dan mengatakan perkara No 39/PUU-XI/2013 menjadi kesempatan bagi ribuan legislator yang "pindah paksa" karena partainya tereleminasi.

Sebagaimana diberitakan, anggota dewan yang pindah parpol dinyatakan belum memenuhi syarat pencalonan karena belum menyerahkan bukti pengunduran diri dari anggota dewan. Surat Edaran KPU No 315/2013 memberi kesempatan bagi mereka untuk menyerahkan surat pemberhentian hingga 1 Agustus 2013. Jika SK pemberhentian belum diterbitkan, mereka harus menyerahkan surat keterangan dari pimpinan, bahwa pemberhentianya sedang diproses.

Sebagaimana diberitakan, delapan anggota DPRD Medan dari Partai PDS, Patriot, PKDI dan PPIB masuk dalam daftar calon Partai Hanura dan Gerindra. Mereka belum menyertakan SK pemberhentian sehingga dinyatakan BMS pada pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS). ( edward f bangun)
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!
Partisipasi Menggunakan Facebook