MedanBisnis-Medan. Anggota Komisi B DPRD Sumut, Richard P Sidabutar meminta pemerintah mengevaluasi peraturan terkait penyaluran gas elpiji 3 kilogram dengan integrasi kartu keluarga (KK) sejahtera, sehingga penyaluran gas bersubdisi itu tepat sasaran.

Menurut Richard, terdapat selisih besar antara pengguna elpiji 3 Kg yang mencapai sekitar 40 juta rumah tangga secara nasional, dibandingkan data rumah tangga yang masuk kategori miskin 23 juta .

“Pengambilan elpiji 3 kg ini kalau bisa diintegrasikan pada data Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang memuat penerima Kartu Keluarga Sejahtera dan bantuan-bantuan dari pemerintah lainnya. Kita harap itu diintegrasikan,” ujar Ricahard, d Medan, Rabu (5/7/2017).

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, evaluasi juga perlu dilakukan di tingkat pengecer. Sebab, elpiji 3 Kg tersebut sering kali dibeli oleh warga mampu di tingkat pengecer.

Pihak berwenang harus mampu mengevaluasi dan memberikan sanksi. Elpiji 3 Kg harusnya diperuntukkan bagi warga miskin atau kurang mampu.

“Selain itu juga pemerintah harusnya bisa menggandeng pihak perbankan untuk mengurangi pembelian gas secara langsung. Jika sudah diintegrasikan melalui kartu, maka hal itu bisa dilakukan dengan perbaikan sistem penyaluran. Karena itu, kalau memang hal ini sudah dievaluasi hendaknya bisa diintegrasikan juga,” tambahnya.

Selain mengevalusi pengguna subsidi elpiji 3 kg, wakil rakyat dari Dapil Siantar-Simalungun ini juga mengimbau agar data penerima subsidi direvisi atau didata ulang agar peruntukan bantuan maupun subsidi dapat diberikan tepat sasaran.

“Kita harap kepala desa melakukan validasi data dengan baik dan sempurna. Jangan karena ada kedekatan keluarga atau semacamnya akhirnya mengabaikan orang yang seharusnya menerima bantuan. Ini penting agar penerima bantuan atau subsidi benar-benar tepat,” tandas mantan Ketua Presidium Aliansi Gerakan Rakyat Sumatera Utara (Agresu) ini. (yuni naibaho)