Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Gerindra mengkritik Pansus Hak Angket KPK yang sekarang hanya diisi oleh parpol pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla. Setelah keluar, Gerindra langsung menyerang Jokowi.
"Adanya pansus Hak Angket KPK yang digagas oleh parpol pendukung Joko widodo itu menunjukkan kalau sebenarnya Pak Joko Widodo itu buang badan atau menghindar, tidak mau mengintervensi parpol pendukung untuk membentuk Pansus Hak Angket," ujar Waketum Gerindea Arief Poyuono dalam pesan singkat, Rabu (26/7).
Arief mengatakan keengganan Jokowi membicarakan soal Pansus Angket KPK berkaitan dengan status Setya Novanto yang jadi tersangka KPK. Oleh karenanya Jokowi seperti enggan membicarakan hal ini dengan parpol pendukungnya.
"Apalagi Joko Widodo tahu kalau sahabat di koalisinya, Pak Setnov, akan jadi tersangka di kasus korupsi e-KTP. Jadi ya Joko Widodo tidak ngotot melakukan koordinasi dengan pimpinan parpol untuk mencegah Hak Angket terhadap KPK," sebutnya.
Arief menilai Jokowi tak menganggap penting pelemahan KPK. Dia membandingkannya dengan pembahasa UU Pemilu.
"Pelemahan KPK bukan hal yang penting bagi Joko Widodo, beda dengan UU Pemilu di mana Joko Widodo all out melakukan konsolidasi parpol pendukungnya karena dia punya kepentingan untuk melanggengkan kekuasaannya, dua periode, melalui mekanisme PT 20% sehingga Joko Widodo jadi calon tunggal," cetus Arief.
"Dia kayaknya enggak tertarik aja kali karena tidak ada manfaat bagi dirinya," sambungnya. (dtc)