Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan masih banyak oknum nakal yang melakukan pungutan liar. Laporan pungli paling banyak dari pembuatan e-KTP. Selain itu ada juga laporan perizinan administrasi lainnya yang masih terdapat pungli.
"Hasil pertemuan kami dengan Ombudsman paling banyak keluhan masyarakat berkaitan dengan e-KTP, surat kematian dan surat keterangan lahir," kata Tjahjo di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (2/8).
Diakui Tjahjo, temuan itu tak hanya ditemukan di pelosok daerah bahkan di Jakarta. Menurutnya masyarakat tidak berani langsung melapor ke Kemendagri melainkan ke Ombudsman.
"Tidak hanya di pelosok, di Jakarta juga ada. Permasalahannya ini kan warga beraninya lapor ke ombudsman. Lapor ke kita kalau bisa kelurahan mana, kecamatan mana, siapa oknumnya, itu kan enak," lanjutnya.
Dirinya berharap dengan adanya pelayanan satu pintu dalam proses administrasi dapat menekan terjadinya praktik-praktik pungli.
"Sudah bagus dengan satu pintu, tepat dan tegas. Kita berusaha dengan revolusi mental serta penerapan Satgas Saber Pungli, KPK juga sudah turun ke bawah, TNI-Polri dan Kejaksaan Juga," ucapnya.
Sebelumnya Tjahjo mengatakan, proses administrasi atau perizinan dan kepegawaian menjadi hal yang paling berpotensi tinggi terjadinya pungli.
"Kemudian yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, ini lebih tinggi daripada swasta diurainya juga sulit. Nah ini sekarang meningkat lagi di jual beli jabatan," tutupnya. (dtc)