Medanbisnisdaily.com – Medan. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang meminta anggaran dana desa yang jumlahnya cukup besar tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, namun juga dialokasikan bagi sektor pendidikan.

Misalnya untuk perbaikan gedung sekolah, pemenuhan kelengkapan sarana belajar serta mengajar, dan sebagainya. Apalagi sudah ada surat edaran Kementerian Dalam Negeri menyangkut hal itu.

Pernyataan tersebut disampaikan Saut kepada ratusan guru yang hadir pada kegiatan yang diselenggarakan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Sumatera Utara, di Aula Martabe, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan (10/8/2017). Turut hadir di acara ini Gubsu T Erry Nurdin.

“Harus juga diprioritaskan membangun manusia bersamaan dengan pembangunan infrastruktur, seperti jembatan,” katanya.

Papar Saut, melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di masing-masing desa yang melibatkan berbagai pihak, Himpaudi berkesempatan menyampaikan gagasan-gagasan pembangunannya di bidang pendidikan, kaitannya dengan penggunaan dana desa.

Kepada Saut, di acara ini, para guru PAUD menyampaikan pengalaman mereka berhadapan dengan kepala desa yang tidak memandang perlu membangun sektor pendidikan. Salah satunya adalah Safaruddin Nasution, dari Desa Sijawi-jawi, Kabupaten Asahan.

Proposalnya menyangkut pemenuhan sarana pendidikan tidak digubris kepala desa beserta aparatnya.

Oleh Saut, semua keluh-kesah guru ditampung dengan menyarankan penggunaan sarana pengaduan KPK bilamana persoalan semacam yang pernah dihadapi para guru tetap berlangsung.

“Tergantung kita bagaimana nasib bangsa ini ke depan,” tegas Saut.