Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. DPRD Sumatera Utara (Sumut) minta Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) memaksimalkan kinerjanya khusus dalam penyerapan anggaran. Pasalnya, hingga semester I tahun 2017 realisasi belanja baru mencapai 33,71% atau Rp 4,395 triliun dari total anggaran belanja Rp 13,037 triliun.
Sementara untuk realisasi belanja langsung baru mencapai 6,97% atau Rp 339,075 miliar dari pagu anggaran Rp 4,865 triliun. Untuk belanja tidak langsung mencapai 49,63% atau terealisasi Rp 4,056 triliun dari anggaran Rp 8,172 triliun.
Wakil Ketua DPRD Sumut, Aduhot Simamora mengatakan, penyerapan anggaran ini harus dioptimalkan dan jadi perharian sesuai dengan harapan presiden Jokowi.
"Apalagi, masih ada dana pemerintah daerah yang mengendap di bank secara nasional mencapai Rp220 triliun. Padahal rakyat sangat menunggu realisasi dana itu untuk pembangunan daerah," ujarnya kepada wartawan di gedung dewan, Senin (14/8/2017).
Berdasarkan data, dipaparkan Aduhot, Dinas Kependudulan dan Pencacatan Sipil dan Dinas Pengendalian penduduk dan KB daerah merupakan dinas yang belum ada melakukan penyerapan belanja langsung.
Untuk dinas yang banyak menggunakan anggaran belanja langsung Dinas Kesehatan menyerap Rp 53,375 miliar, sekretariat DPRD sebesar Rp 46,092 miliar, RSU Haji Daerah sebesar Rp 38,673 miliar, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Rp 27,675 miliar, Badan Pengelolaan pajak dan retribusi sebesar Rp 19,244 miliar, Sekretaris Daerah Rp 16,183 miliar, Dinas Tanaman pangan dan hortikultura sebesar Rp 12,928 miliar dan Dinas Ketahanan Pangan dan peternakan Rp 12,477 miliar.
Menurut Politisi Partai Hanura ini, penyerapan anggaran yang masih rendah ini sangat mengecewakan dan membuktikan pengelolaan keuangan daerah Pemprovsu belum baik. Untuk itu seharuanya menjadi bahan pertimbangan gubernur selaku pembina Aparatur Sipil Negera (ASN) dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di daerah.
"Ketua TAPD Sekdaprov perlu memberikan teguran kepada kepala SKPD sebagai penanggungjawab pengelola anggaran yang masih belum melakukan perbaikan dalam penyerapan anggaran pada semester pertama ini. Jika kepala SKPD tidak mampu, dan berpikir realisasi bisa digenjot di akhir tahun anggaran nanti, ini adalah paradigma yang salah. Jika jelang akhir tahun anggaran nanti realisasi melonjak tak terkendali hal ini semakin menguatkan tahapan perencanaan dan realisasi APBD buruk dan tidak mengikuti tahapan yang sudah ada sesuai ketentuan berlaku," tuturnya.