Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Wakil Ketua KPK Laode Syarif menerangkan perkembangan kasus teror yang dialami penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Ia mengatakan pihak kepolisian akan menambah dua orang penyidik KPK untuk membantu mengusut tuntas kasus teror tersebut.
"Pada waktu itu kami mendengarkan bahwa, dari pihak Polri menambah jumlah penyidik di dalam. Kami sangat bersyukur tentang itu, kedua beliau-beliau itu berharap ada tim KPK yang bergabung di dalam timnya Polda Metro Jaya. Tambah dua lagi (penyidik)," ujar Laode, di Gedung Graha Niaga Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (20/8/2017).
Laode menerangkan Pimpinan KPK telah bertemu dengan Pimpinan Polri serta Kapolda yang baru, Irjen Idham Azis. Dalam pertemuan tersebut membicarakan soal model kerjasama agar kasus teror Novel cepat selesai.
"Update terakhir kami, pimpinan KPK sudah bertemu dengan pimpinan Polri, Kapolri (Jenderal Pol Tito Karnavian), Wakapolri (Komjen Syafruddin) dan Pak Kapolda yang baru. Membicarakan tentang model kerja sama ke depan, supaya penyidikan kasus yang melibatkan Novel ini bisa dipercepat," terangnya.
Penambahan jumlah penyidik ini, dilakukan untuk meningkatkan rasa kepercayaan publik bukan karena adanya keterlibatan kasus korupsi. Namun KPK mengaku akan membicarakan terlebih dahulu di dalam internal KPK.
"Bukan (dugaan ada kasus korupsi), Pak Kapolri bilang, bahwa kalau ada KPK, rasa kepercayaan publik itu terhadap proses penyidikan akan lebih meningkat. Tapi kami juga bilang, kami nggak punya kemampuan untuk melakukan seperti itu. Oleh karena itu hal ini akan dibicarakan dulu didalam internal KPK," ucapnya.
Sebelumnya diberitakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta KPK untuk membentuk tim khusus dalam rangka mengawasi atau menganalisis hasil penyidikan polisi terkait teror ke Novel Baswedan. Tim ini bisa menguji hasil dari proses penyidikan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian.
"Oleh karena itu saya usulkan ke KPK, tolong dibentuk tim KPK," ujar Tito, Jumat (18/8/2017).
Hal tersebut dilakukan agar hasil pengusutan yang diperoleh polisi bisa dipertanggungjawabkan. "Karena KPK miliki kemampuan surveillance, tim ini bisa kerja sama secara teknis lapangan, untuk klarifikasi. Masalah sketsa misalnya, dari mana dapetnya. Kalau kepada media, publik, nggak perlu kita jelaskan, demi keselamatannya," sambungnya. (dtc)