Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Pemerintah fokus untuk menyelesaikan persoalan lahan, kesempatan kerja dan kapasitas sumber daya manusia dengan tujuan penciptaan pemerataan ekonomi di Indonesia. Sehingga jurang antara orang kaya dan miskin tidak makin lebar.
"Tidak cukup hanya memberikan equality atau kesamaan perlakuan. Kebijakan Pemerataan Ekonomi ini memberikan equity, yaitu keadilan (fairness) kepada semua penduduk untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan bagi perbaikan kualitas hidupnya," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo dalam keterangan tertulis, Minggu (27/8)
Lukita menjelaskan, untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sehingga dapat mengatasi MIT (Middle Income Trap), maka pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas ekonomi harus tumbuh seiring dan saling memperkuat.
"Dalam KPE ini, ada beberapa kebijakan yang memiliki dampak besar, namun dapat segera diimplementasikan atau quick wins," lanjutnya.
Quick Wins tersebut antara lain menyangkut kebijakan reforma agraria termasuk legalisasi lahan transmigrasi, pertanian dan perkebunan, pendidikan dan vokasi, perumahan untuk masyarakat miskin perkotaan, serta ritel modern dan pasar tradisional.
Sementara itu Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Mohamad Ikhsan fokus menjelaskan tentang Transformasi Struktural, Penurunan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan. Menurutnya, pola pertumbuhan ekonomi dan proses transformasi ekonomi penting untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat penurunan kemiskinan dan memperbaiki distribusi pendapatan.
"Untuk pemilikan aset, tidak akan punya implikasi terhadap pertumbuhan, penurunan kemiskinan dan perbaikan distribusi pendapatan jika pasar faktor produksi seperti pasar kerja, dan pasar finansial tidak bekerja dengan baik," terang Ikhsan.
Selain itu, dua catatan lain darinya adalah tentang pentingnya social mobility dalam bidang ekonomi, serta initial asset holding baik human capital maupun physical asset matter. "Kebijakan fiskal pemerintah memegang peran yang penting dalam poin-poin tersebut," tegasnya. (dtf)