Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Wakil ketua komisi I DPR RI, Meutya Hafid menanggapi adanya informasi soal petisi rahasia yang menuntut referendum kemerdekaan untuk Papua Barat. Meutya menyebut perlu dicek kembali kebenaran informasi adanya petisi tersebut.
"Apakah pernyataan atau petisi yang kabarnya disampaikan dalam forum PBB tersebut betul? Atau hanya klaim-klaim yang dilakukan pihak-pihak yang memang sering mengganggu kedaulatan RI atas Papua barat," kata Meutya, Kamis (28/9).
Meutya menyebut pemberitaan di media Australia tersebut belum bisa diyakini keabsahannya karena hanya bersumber dari pernyataan Benny Wenda. Anggota Komisi I DPR Sukamta menyebut Benny Wenda memang suka menyebar cerita bohong.
"Untuk saat ini kan media-media barat membuat berita hanya berdasar pernyataan Benny Wenda tanpa ada bukti-bukti lain. Kita juga mengingatkan negara-negara lain agar saling menghormati kedaulatan RI dan menolak informasi dari gerakan separatis seperti Benny Wenda," jelas Meutya.
Selain imbauan bagi negara lain, Meutya juga mengingatkan Pemerintah memastikan tidak ada gerakan separatis yang eksis di Indonesia.
"Di dalam negeri juga langkah-langkah perlu dilakukan untuk memastikan agar tidak ada gerakan-gerakan separatis yang mendapat ruang untuk mengancam NKRI," tuturnya.
Isu soal adanya petisi rahasia soal referendum Papua Barat yang dikirim ke PBB diberitakan sejumlah media barat. Isu itu bersumber dari pernyataan juru bicara Gerakan Pembebasan Papua Barat, Benny Wenda. Benny mengatakan bahwa penandatanganan petisi tersebut merupakan "tindakan berbahaya" bagi warga Papua Barat, dengan 57 orang ditangkap karena mendukung petisi tersebut, dan 54 orang disiksa oleh pasukan keamanan Indonesia selama kampanye itu berlangsung. (dtc)