Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta - KPK mengingatkan Mahkamah Agung (MA) agar
dalam menyelenggarakan kegiatan di lingkungan pengadilan sewajarnya
saja, tidak perlu mewah-mewah. Karena jika diketahui khalayak, pasti
akan mempengaruhi kredibilitas MA di mata masyarakat.
"Institusi yang namanya pengadilan itu harus punya kredibilitas yang
tinggi di mata masyarakat. Kredibilitas itu bisa dibangun antara lain
lewat pola hidup atau penyelenggaraan kegiatan yang masyarakat tahu.
Jadi kalau dia modelnya excessive gitu, pasti masyarakat mencibir dan
kredibilitasnya semakin turun," kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala
Nainggolan saat dihubungi detikcom, Kamis (12/10/2017).
Lembaga pengadilan, menurut Pahala, nilainya hanya di kredibilitas.
Sebaik apa pun putusan yang dibuat, misalnya, kalau reputasinya sudah
terlanjur buruk, otomatis hasil kerjanya tidak akan dilihat.
Salah satunya bisa ditakar dengan cara lembaga ini mengadakan acara di
lingkungan pengadilan. Jika kegiatan yang diadakan MA sesuai dengan
pagu anggaran dan tidak tampak mewah, pasti tidak akan mengundang
cibiran masyarakat.
"Karena kalau mewah-mewah kan anggarannya dari pemerintah ada. Kalau
dia mewah pasti di atas standar tuh. Kalau gitu nggak ada tuh, pasti
dia pungut, pasti kalau itu. Standar local transport-nya mobil kan
ada," tutur Pahala lagi.
Intinya, bagaimana membuat kegiatan yang transparan di mata publik dan
penyelenggaraannya dijaga sesuai standar biaya dari pemerintah. Sinyal
semacam ini bisa diberikan mulai dari MA sebagai pucuk susunan, yang
tentu akan diikuti oleh institusi di bawahnya.
"Misalnya kalau Ketua KPK saja, datang nggak usah dijemput pakai mobil
mewah, kan tenang ketua-ketua pengadilan yang di provinsi-provinsi.
Datang ya datang saja. Sewa mobilnya di bawah Rp 700 ribu kan masih
ada anggaran, selesai," papar Pahala.
"Kalau sinyalnya 'Pak ini maunya ini', pontang-panting jadinya. Karena
yang begitu-begitu tuh, sinyal nggak sama seperti itu," imbuh Pahala.
Intinya bagaimana menjaga kredibilitas lewat penglihatan masyarakat.
Tetapi Pahala mengungkap, ada pula pimpinan yang tidak meminta,
malahan anak buahnya yang berinisiatif. Jika pimpinan hanya diam dan
menerima, tentu juga tidak dibenarkan. Ada kepantasan untuk menolak di
situ.
"Kan ada kepantasan. Ya yang seperti itu tuh, yang saya rasa bisa dari
KPK mengimbau, ya. Diimbau semua kegiatan sewajarnya saja, sesuai
standar biaya pemerintah supaya reputasinya tetap terjaga. Terutama
reputasi pengadilan," imbau Pahala.
"Pengadilan tuh harganya cuma ada di reputasi saja. Nggak ada lagi
yang lain. Kan dia cuma putusan kan, itu harus berwibawa," ucapnya
menandaskan. dtc