Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Ketahanan pangan di Indonesia bukan hanya menjadi tugas Kementerian Pertanian, melainkan juga tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bahkan Kementerian Keuangan.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, pada saat menjadi pembicara di acara seminar Asia–Pasific Food Forum 2017, dengan tema Food, International Trade and Changing Global Economy : New Directions for Asia dan the Pasific di Shangri-La Hotel, Jakarta, Senin (30/10).
"Ketahanan pangan bukan hanya tugas Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR juga harus bekerja keras untuk menghubungkan farm ke non farm, atau lahan pertanian ke pasar," kata Sri Mulyani.
Kementerian PUPR, kata Sri Mulyani, memiliki tugas mendukung ketahanan pangan di Indonesia dengan melalui pembangunan infrastruktur seperti irigasi, waduk, hingga jalan raya.
Sedangkan Kementerian Keuangan, kata Sri Mulyani, membantu dalam hal mengalokasikan anggaran subsidi, salah satunya untuk pupuk. Keterlibatan banyak kementerian/lembaga (K/L) juga dikarenakan Indonesia merupakan negara ribuan pulau.
"Kami didorong mengenai ketahanan pangan. Pemerintah sedang fokus pada lahan pertanian baru atau rehabilitasi. Hal ini mencakup penciptaan sentra produksi beras baru di Jawa," jelas dia.
Saat ini, kata Sri Mulyani, ada sekitar 33 waduk baru yang tengah dibangun dan dimungkinkan akan memberikan kemandirian desa dalam memproduksi suatu pangan, misalnya beras. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan subsidi sosial seperti beras miskin 3 kg per rumah setiap bulannya, hingga subsidi pupuk.
"Pemerintah Indonesia sekarang ciptakan satu instrumen investasi bagi petani, 75 ribu desa di Indonesia, 82,5% adalah desa yang bergantung ke pertanian. Kalau bicara kesejahteraan kita bicara mereka dan pertanian," tambah dia.
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan, pemerintah terlibat mulai dari hulu hingga hilir dalam mendorong ketahanan pangan di Indonesia. Salah satunya juga berasal dari program stabilisasi harga dan distribusi logistrik, serta asuransi untuk masyarakat miskin.
"Ini untuk stok dan ketahanan pangan bisa didistribusikan ke Indonesia. Ini sangat penting bagi petani untuk bisa memiliki daya tahan kalau ada cuaca buruk atau gagal panen maka ada asuransi premium 3% atau 180 ribu dan 80% dibayar pemerintah dan 20% dibayar petani," papar dia.
Lebih lanjut Sri Mulyani mengungkapkan, khusus untuk bantuan sosial yang dilakukan pemerintah akan ditujukan kepada masyarakat yang berada di desa.
"Ini akan selaras dengan prioritas pemerintah yakni pendalaman keuangan di Indonesia. Ini bukan tugas satu Kementerian saja tapi lintas kementerian," tutup dia. (dtf)