Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com- Batubara. Isu mutasi membuat kalangan pejabat Pemkab Batubara resah. Di tengah masyarakat, ramai dibicarakan dalam waktu dekat akan ada pergantian 20 pejabat baik eselon II, III dan IV.
"Seharusnya Plt Bupati menegaskan struktur yang ada sekarang bekerja maksimal dalam pengawasan yang ketat. Jika issu itu terus dibiarkan menggelinding, pejabat malah ketakutan. Kalau sudah takut, tidak bisa lagi bekerja maksimal. Situasi ini tidak sehat untuk pelayanan kepada masyarakat," kata anggota Fraksi Golkar DPRD Batubara, Nafiar kepada MedanBisnis, Senin sore (20/11/2017), menanggapi issu itu.
Dalam mengisi jabatan kepala SKPD, politisi senior Partai Golkar itu berharap, diterapkan pola capaian kinerja. Kepada SKPD dijelaskan standard capaian kinerja itu. Dengan demikian, semua pimpinan SKPD punya tanggungjawab kerja.
"Situasi yang kami lihat saat ini, pejabat itu dihantui kalau sebentar lagi dipindahkan. Memang mutasi itu hak kepala daerah, tapi ada acuannya. Jangan melakukan mutasi atas dasar masukan dan kepentingan kelompok tertentu. Nanti ada yang ditabrak, dalam hal ini bisa jadi menabrak PP 18 Tahun 2016 dan PP 11 Tahun 2017," ujar Nafiar.
Anggota DPRD Batubara tiga periode itu juga mewanti-wanti agar rencana mutasi yang menghantui pejabat itu, tidak berkaitan dengan keuntungan salah satu partai politik tempat Harry Nugroho duduk sebagai dewan pertimbangan.Terlebih tahun depan akan berlangsung Pilkada Batubara 2018-2023.
"Satu lagi perlu ada pertimbangkan berkaitan dengan tahun politik. Jangan rencana mutasi untuk kepentingan pemenangan pada Pilkada 2018 mendatang, mengingat Harry Nugroho bagian salah satu partai politik di Batubara, " ujar Nafiar.
Menurut Fraksi Golkar, issu itu bukan isapan jempol belaka. Ketakutan para pejabat di Batubara saat ini juga ada yang disampaikan langsung kepada mereka. Karena itulah, dalam pandangan akhir Fraksi Golkar tentang penetapan KUA PPAS 2018, menyarakan agar Plt Bupati tidak membuat wacana atau kebijakan yang malah menimbulkan kegaduhan.
Sebelumnya, Kepala BKD Batubara Saut Siahaan yang dikonfrimasi tidak menampik atau membenarkan adanya kebenaran isu mutasi itu. Dia mengatakan sudah menerima surat perintah tugas dari Plt.Bupati Batubara untuk menyiapkan panitia lelang.
"Kami dari BKD sudah melakukan telaahan staf 3 November lalu dan hasilnya sudah kami sampaikan kepada Plt.Bupati. Kalau mau tahu keputusan selanjutnya, ada ditangan Plt Bupati," jawab Saut.