Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. KPK menyebut seluruh fraksi di DPRD Jambi diduga mendapat suap RAPBD Jambi 2018. Namun KPK belum mau mengungkap kepada siapa uang itu akan dibagikan.
"Menurut ekspose tadi, semua fraksi dapat. Itu sebabnya tadi kita sementara belum bisa menyebutkan uang tersebut akan diberikan kepada siapa. Karena ditunjuk ada beberapa orang, antara lain SUP (Supriono) dan empat orang lagi yang akan membagi-bagikan ke teman-temannya," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2017).
Duit pelicin yang mencapai Rp 6 miliar ini diperoleh dari perusahaan swasta rekanan Pemprov Jambi. Namun KPK belum bisa mengungkap banyaknya perusahaan yang terlibat. Sebab, hingga saat ini tim KPK masih bekerja di lapangan.
"Lalu perusahaan yang diduga, pengumpulan uang ini sudah beberapa kali. Ada beberapa perusahaan. Sementara nanti (kita sampaikan), kita hold dulu," kata Basaria.
KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Selasa (28/11) kemarin. Dari OTT diamankan duit Rp 4,7 miliar dari total suap yang seharusnya Rp 6 miliar.
Duit suap diduga berasal dari rekanan Pemprov Jambi yang disebut duit 'ketok'. Pemberian uang dimaksudkan agar anggota DPRD Provinsi Jambi menghadiri rapat pengesahan RAPBD Jambi 2018.
Sebab, sebelumnya diduga sejumlah anggota DPRD berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan RAPBD 2018. Ini karena tidak adanya jaminan dari pihak Pemprov soal duit pelicin itu.
KPK kemudian menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap, yakni anggota DPRD Jambi Supriono, Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik, Plt Kadis PU Arfan, dan Asisten Daerah III Pemprov Jambi Saifudin. dtc
===
NASIONAL
------
Konferensi Karnivora Indonesia Digelar, Ini yang Dibahas
MedanBisnis - Banyuwangi - Perhatian terhadap mamalia karnivora saat ini terbatas pada jenis-jenis yang populer seperti harimau Sumatera, macan tutul, dan macan dahan. Padahal populasi 27 jenis karnivora lain terus mengalami penurunan, bahkan 17 di antaranya termasuk dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN).
Isu tersebut menjadi bahasan dalam Konferensi Karnivora Indonesia (KKI) yang digelar di Banyuwangi. Konferensi yang digelar pada 24–30 November 2017 itu diselenggarakan Forum Harimau Kita (FHK) bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"Ada tujuh jenis karnivora dengan status genting (endangered) dan 10 rentan (vulnerable)," ujar Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK, Wiratno dalam kegiatann yang juga didukung oleh Disney Conservation Fund, Wildlife Conservation Society- Indonesia Program, Kelola Sendang, Taman Safari Indonesia dan Journal of Indonesian Natural History di Hall Ketapang Indah Hotel, Rabu (29/11/2017).
Menurut Wiratno, masyarakat berada dalam garis terdepan dalam menjaga stabilitas populasi dan kelestarian hutan yang tidak hanya berfungsi sebagai habitat satwa liar, tapi juga menjadi bagian dari sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan hidup manusia. Selain itu, peran aktif masyarakat diharapkan dapat menjadi benteng pertahanan terhadap tindakan perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar.
Lantaran alasan itu, KLHK memadukan upaya intervensi konservasi ini dengan menggunakan teknologi dan metode terbaru. Yaitu membangun keterlibatan masyarakat, serta meningkatkan peran institusi pendidikan dan penelitian.
Sejumlah nara sumber seperti Prof Gono Semiadi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr Tonny Soehartono dari PT Restorasi Ekosistem Indonesia, Dwi Adhiasto Nugroho,M.A. ikut hadir berbagi ilmu.
Sebanyak 120 penggiat lingkungan dari berbagai kalangan di Indonesia mulai dari mahasiswa, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga pemerintah, hingga sektor swasta ikut mengembangkan wawasan dalam forum ini.
Executive Officer FHK, Laksmi Datu Bahaduri, menambahkan, dalam forum ini ada beberapa rangkaian kegiatan menarik. Seperti pelatihan statistik dalam konservasi, konferensi dan eduwisata. Peserta juga akan diajak untuk mengeksplorasi Taman Nasional Baluran.
Mereka turun langsung dalam kegiatan pengenalan Taman Nasional Baluran, pengelolaan tanaman akasia, juga melihat dari dekat habitat banteng, macan tutul, dan kera ekor panjang, serta pemasangan kamera untuk mendeteksi satwa.
"Tentunya kegiatan ini juga menjadi ajang meningkatkan jejaring di antara para peneliti dari berbagai kalangan, serta berguna untuk membangun kapasitas para peneliti melalui pelatihan teknis kepada konservasionis muda dan potensial," tutur Laksmi.
Berdasarkan data LIPI 2013, tercatat terdapat 47.910 jenis keanekaragaman hayati di Indonesia. Jumlah tersebut masih jauh lebih kecil dari potensi yang sebenarnya ada.
Hal itu disebabkan karena seluruh spesies belum teridentifikasi dan didaftarkan secara pasti. Hasil diskusi yang dibahas dalam forum ini akan disampaikan pada pemerintah dan stakeholders lainnya sebagai laporan sekaligus dijadikan bahan evaluasi ke depan. (dtc)