MedanBisnis - Jakarta. Ketua DPP I Golkar Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena menyebut Setya Novanto bersedia mundur dari jabatannya nomor satunya di Partai Golkar. Ini untuk menggerakkan mekanisme DPR dan Golkar yang disebut sempat terhenti.

"Pak Setya Novanto bersiap mundur hari ini. Saya ulangi lagi, Setya Novanto bersiap mundur," ucap Melki dalam diskusi Polemik bertajuk 'Mencari Sosok Partai Golkar Masa Depan' di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (2/12).

Namun, dia berkata kesediaan Novanto menggunakan hak pribadi untuk mundur masih menunggu waktu. Hal ini masih didiskusikan oleh orang-orang terdekat Novanto, termasuk pengacara dan keluarga Ketua Umum Golkar itu.

"Cuman waktunya kapan, itu pak Novanto masih mencari waktu yang tepat, secara tertulis ya. Tidak bisa lisan kan. Ini yang saya berharap, dengan kondisi yang semakin maju mudah-mudahan kehendak untuk memperbaiki Golkar dan DPR yang dikatakan banyak kalangan, tersendat karena pak Novanto, bisa ada jalan keluar," kata Melki.

Menurutnya ini hanya soal waktu. Sama halnya seperti kasus 'Papa Minta Saham' yang melanda ketua DPR itu terdahulu. Seperti diketahui, saat itu Novanto juga pernah menghadapi desakan untuk mundur dari tampuk kekuasaan di DPR.

"Dan kali ini juga keluarga, pengacara, dan orang dekat Pak Novanto mencari waktu yang tepat. Mendorong Pak Novanto di ujung perdebatan. Mudah-mudahan dia bisa mengambil sikap terbaik sebagai Ketua DPR dan Golkar, hanya ini masih dibahas di kalangan terdekatnya," tukas Melki.

Dia menyatakan juga menjadi salah satu orang yang mendorong Novanto untuk mundur dari ketum Golkar dan ketua DPR. Melki mengatakan ingin membantu Novanto untuk mengakhiri karir politiknya dengan terhormat.

"Saya ini setia untuk membantu dan mendampingi Pak Novanto semata untuk mengakhiri karir politiknya dengan baik, dengan terhormat," ujarnya.

Novanto yang kini menjadi tahanan KPK tersebut mendapat banyak desakan untuk mundur. Bahkan Golkar tengah bersiap untuk menggelar munaslub untuk 'menggulingkan' tersangka kasus korupsi e-KTP itu dari posisi ketum. Di DPR sendiri, MKD mendapat banyak tekanan berbagai pihak agar 'memecat' Novanto, setidaknya dari kursi ketua DPR.(dtc)