MedanBisnis &Jakarta. Ketua DPD I Golkar NTT, Melki Laka Lena mengatakan Ketua Umum Golkar Setya Novanto sudah berniat mundur dari jabatannya. Novanto akan mundur baik sebagai Ketum Golkar maupun Ketua DPR.

Niatan mundur Novanto menurut Melki sudah muncul sebelum tersangka dugaan korupsi e-KTP itu ditahan KPK pada 19 November lalu. Keinginan itu semakin kuat setelah melihat banyaknya desakan dan tuntutan agar Novanto mundur. Tetapi hingga kini belum diketahui apakah keputusan mundur itu akan terlaksana sebelum munaslub Golkar benar-benar diwujudkan.

"Dan hari-hari ini mencermati dinamika publik yang berkembang demikian luas, aspirasi dari para anggota dan pimpinan DPR dan MKD kemarin, kami mendapatkan informasi yang valid kemarin bahwa Pak Novanto sedang mempersiapkan diri untuk mundur. Baik sebagai Ketua Umum Golkar maupun Ketua DPR RI," ucap Melki di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (2/12).
Soal jabatan mana yang akan dilepas dulu oleh Novanto, Melki tidak mau berasumsi. Dia menyerahkan kepada Novanto untuk memutuskan sendiri.

"Apakah mungkin nanti Ketua DPR RI duluan, atau kah mungkin yang Ketum Golkar, tentu kita tunggu prosesnya minggu depan," katanya.

Saat ini Novanto mendekam di rutan KPK. Akses menemuinya pun dibatasi hanya untuk keluarga dan pengacara saja. Namun, juga ada beberapa kader Golkar berstatus pengacara yang bisa menemui Ketua DPR itu. Semakin mantapnya keputusan Novanto untuk mundur, baru-baru ini disampaikan kepada orang-orang terdekat.

"Yang pasti sebelum ditahan KPK itu kami sudah mendengar opsi itu. Kemudian mau mundur ini saya dengar 1-2 hari ini," tukas Melki.

Setya Novanto menjadi tersangka dalam dugaan korupsi e-KTP lewat surat perintah penyidikan (Sprindik) tertanggal 31 Oktober 2017. Sebelumnya dia sempat lolos dari jerat tersangka lewat praperadilan, namun KPK tidak tinggal diam.

Sejak ditahan oleh KPK, Novanto mendapat banyak desakan untuk mundur. Bahkan Golkar tengah bersiap untuk menggelar munaslub untuk 'menggulingkan' Novanto itu dari posisi ketum. Di DPR sendiri, MKD mendapat banyak tekanan berbagai pihak agar 'memecat' Novanto, setidaknya dari kursi Ketua DPR.(dtc)