Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Keputusan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memutasi 85 perwira tinggi (pati) menjelang masa pensiunnya menuai sorotan. Apalagi keputusan ini bersamaan dengan usulan Presiden Jokowi menunjuk KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi suksesor Gatot ke DPR.
Gatot punya alasan. Ia mengaku tak diberi tahu Presiden Jokowi terkait pergantian Panglima TNI yang baru. Itulah sebabnya ia melakukan mutasi 85 pati.
"Ya, belum tahu karena ditanyakan tadi, bahwa saya tidak diberi tahu Presiden. Kalau saya diberi tahu nanti (ada proses pergantian Panglima TNI), sejak itu saya tidak boleh (melakukan mutasi)," ujar Gatot di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12/2017).
Kebijakan yang dilakukan Gatot dinilai kurang etis. LSM Imparsial meminta Gatot tak membuat kebijakan strategis menjelang masa pensiunnya pada Maret 2018.
"Di tengah proses pergantian Panglima di DPR, sebaiknya Panglima saat ini, Jenderal Gatot, tidak membuat kebijakan strategis karena sebaiknya di tengah proses transisi manajerial dan Panglima sebaiknya menyiapkan bahan yang cukup untuk ditindaklanjuti Panglima baru sehingga bahan itu cukup untuk menciptakan transformasi TNI yang modern," ujar Direktur Imparsial Al Araf kepada wartawan, Rabu (6/12).
Jenderal Gatot menilai keputusan yang dilakukannya dengan memutasi 85 pati tidak melanggar secara etika lantaran saat itu ia belum mendapat informasi dari Jokowi soal pergantian Panglima yang baru. Menurut Al Araf, Jokowi bisa kapan saja menunjuk Panglima yang baru karena itu merupakan hak prerogatifnya sebagai kepala negara.
"Presiden mengangkat sesuatu itu hak Presiden. Presiden bisa menunjuk kapan pun meski, apalagi, Panglima memasuki masa pensiun. Di sisi lain ada mutasi, itu tentu kewenangan Panglima. Tapi secara etis kurang tepat," jelas Al Araf.
Saat ini, Marsekal Hadi tengah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Komisi I DPR. Sebelum diuji, ia diantar oleh Gatot dan kepala staf lainnya, yakni KSAD Jenderal Mulyono dan KSAL Laksamana Ade Supandi. (dtc)