Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Bogor. Menko Polhukam Wiranto mengatakan pergantian Panglima TNI adalah hak penuh Presiden. Pergantian tersebut juga tidak harus bergantian tiap angkatan di TNI.
"Tentunya saya sampaikan di sini karena saya juga bekas Panglima TNI, bahwa penggantian Panglima TNI itu adalah hal yang biasa, apalagi Panglima TNI yang sekarang ini akan memasuki usia pensiun, sehingga mau tidak mau akan ada penggantian, dan itu tidak perlu diributkan karena penggantian itu adalah kewenangan presiden, hak presiden untuk mengganti Panglima TNI yang memasuki usia pensiun," kata Wiranto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/12/2017).
Wiranto mengatakan siapa pun perwira tinggi yang dinilai memenuhi persyaratan bisa menjadi Panglima TNI. Tidak harus bergantian matra, seperti arisan.
"Bisa dari TNI AU, TNI AD, TNI AL. Tidak harus kemudian kayak arisan, gantinya itu teratur, tidak. Tetapi berdasarkan kondisi objektif yang dihadapi. Dan juga tidak harus kemudian urut kacang, urut angkatan. Tidak," katanya.
Terlebih, kata Wiranto, jika calon Panglima TNI berasal dari Kepala Staf Angkatan. Dia menilai perwira yang pernah menjabat kepala staf angkatan memiliki kemampuan yang mumpuni.
"Karena setelah perwira tinggi, apalagi calonnya kan dari kepala staf angkatan, itu pendekatannya, pendekatan leadership. Saya sendiri waktu itu mengganti tujuh angkatan di atas saya," katanya.
Wiranto pun menceritakan soal jabatan Panglima TNI yang pernah dia emban. Saat itu dia 'melompati' beberapa angkatan di atasnya.
"Saya menggantikan Pak Faisal Tanjung, saya angkatan '68, beliau angkatan '61, mengganti tujuh angkatan tidak masalah. Pak Tito juga begitu, mengganti empat angkatan ketimbang para perwira yang dipimpinnya. Saya kira ini tidak perlu dipermasalahkan. Karena kita bicara kapasitas, bicara kompetensi, bicara leadership," katanya.
Dia juga tak mau nanti ada anggapan bahwa jika Panglima TNI berasal dari salah satu matra, pembangunan dan orientasi pertahanan TNI fokus di matra tersebut.
"Tetapi kita melihat bahwa setiap kepala staf angkatan itu sudah dianggap mempunyai kemampuan leadership, kemampuan manajerial yang sama. Sedangkan untuk pembangunan kekuatan, matra, itu sudah ditentukan dalam renstra. Jadi tidak mungkin seorang panglima ngarang sendiri, tidak mungkin," katanya."Maka dengan demikian, yang dibutuhkan adalah leadership, manajerial, kepemimpinan, dan dianggap bahwa semua kepala staf angkatan sudah memiliki leadership dan kemampuan manajerial yang mumpuni menjadi Panglima TNI," tambahnya. (dtc)