Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Sumatera Utara (FSPMI Sumut) melakukan audiensi ke kantor MedanBisnis Jalan S Parman, Medan, Kamis (7/12/2017).
Audiensi ini terkait menyosialisasikan Jaminan Kesehatan (Jamkes) Watch, termasuk di dalamnya BPJS Kesehatan. Dalam audiensi itu, Pimpinan Redaksi (Pimred) MedanBisnis, Bersihar Lubis mengucapkan terima kasih FSPMI Sumut telah berkunjung ke kantor MedanBisnis.
"Selama ini, kita memberitakan kegiatan-kegiatan serikat buruh, terkait upah. Namun, tetap memberitakan secara berimbang. Dalam audiensi ini kita ingin mendengarkan lebih gamblang mengenai Jamkes Watch dan BPJS dan apa saja kendala-kendalanya di lapangan," ujar Bersihar.
Ketua DPW FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo menjelaskan, Jamkes Watch ini suka dukanya banyak di lapangan, terutama terkait masyarakat miskin yang seharusnya jaminan kesehatannya di tanggung pemerintah, namun malah belum terkoper.
"Selama ini juga masih banyak yang salah sasaran, pasca disahkannya UU BPJS. Sementara Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sudah mengampanyekan hal tersebut," ucapnya.
Dalam hal ini, ia mengaku, pihaknya juga akan mengunjungi stakeholder yang terkait pelayanan kesehatan, seperti Dinas Kesehatan, pihak rumah sakit dan pengawas UU BPJS yakni DPR.
"Ini kita akan meminta pertanggungjawabannya, bukan hanya BPJS-nya saja. Supaya ada jaminan bagi masyarakat, bahwa kesehatan mereka terlindungi," ungkapnya.
Dikatakannya, ada beberapa macam kriteria yang ditanggung jaminan kesehatan ini, misal untuk pekerja buruh tetap menggiur dan ada masyarakat membayar mandiri, yakni 3 kelas, serta penerima bantuan iuran.
"Di sini harus di kontrol bersama. Khusus penerima bantuan dari pemerintah, yakni masyarakat tidak mampu. Namun malah ini yang tidak mendapatkan kartu BPJS. Ini sering kita temui. Kemudian advokasi ketika pelayanan rumah sakit kadang mengabaikan pasien yang kerap terjadi," jelas Willy.
Pihaknya sebagai relawan Jamkes Watch FSPMI Sumut menyatakan, Jamkes Watch sudah menjangkau 11 kabupaten/kota, diantaranya Kota Medan, Binjai, Padangsidempuan, Kabupaten Deliserdang, Serdangbedagai, dan Padanglawas.
"Kita juga membuka posko pengaduan bagi semua masyarakat dan ini bukan hanya peserta. Namun juga bagi masyarakat yang butuh kartu BPJS, maka akan dibantu untuk mendapatkannya. Semoga masyarakat terbantu. Dan kami akan terus mengawal hal ini," ujarnya.
Ke depan, tambah Willy, pihaknya akan memperjuangkan kesehatan gratis, hanya dengan menggunakan KTP, seperti di luar negeri.
Sementara, Lembaga Kajian ISI Jakarta Putut memaparkan, Jamkes Watch lahir tidak secara tiba-tiba. Ini merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengawal UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Lahirnya berkat perjuangan Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS).
"Kami bisa melihat dari level nasional, ini pergerakan luar biasa, tanpa memungut biaya apapun untuk sebuah perjuangan. Sehingga kami lah bertanggung jawab untuk menelurkan UU tersebut," katanya.
Pihaknya mengakui bahwa buruh bukan hanya memperjuangkan upah semata, namun juga melakukan kegiatan sosial. Sebagai bentuk tanggung jawab adanya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini, bahwa program ini tetap berjalan dengan baik dan harus bekerja sama secara kolaboratif.
"Yang kami lihat kawan buruh ini advokasinya secara konstruktif, bukan temporer atau sifatnya insidental. Apalagi advokasi yang tujuannya komersial. Kita jauh dari itu, kita murni secara independen," ungkapnya.
Dijelaskannya, ada 4 poin isu-isu implementasi JKN di Sumut dan kota Medan khususnya, yakni infrastruktur yang tidak memadai. Kemudian, database warga miskin yang tidak akurat, bahkan tidak tepat sasaran, persoalan banyaknya perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya di BPJS, dan juga persoalan integritas.
"Pada 2018, kita dan Jamkes Watch bersama Pemprovsu dan Kejari akan memantau bagi perusahaan nakal dan akan ditindak," tegasnya.
Wakil Pimred Medan Bisnis, Sarsin Siregar menceritakan tentang pengalaman di saat sakit, menggunakan kartu BPJS malah di diskriminasi.
"Saat itu, perawatnya menelepon dokter dan dokter malah bertanya apakah pasien umum atau BPJS. Dokter malah mengatakan ia akan datang besok. Bagaimana kita tidak kesal dokter tidak mau datang karena kita pasien BPJS. Sehingga banyak yang beralih ke asuransi kesehatan lain nya," ungkapnya.
Atas pertanyaan itu, Willy menjawab akan menyosialisasikan ke rumah sakit di Kota Medan, karena hal ini terkait pelayanan teknis. Pihaknya akan memantau hal ini. Jika ada kasus di lapangan, katanya, seperti pihak rumah sakit tidak mau menerima, maka tim di wilayah masing-masing akan segera turun ke lapangan. "Setiap hari kita punya tim jaga, khusus menampung keluhan masyarakat peserta BPJS terkait pelayanan rumah sakit. Seminggu ini sedang melaksanakan sosialisasi ke stakeholder. Kita juga sedang berjuang agar ditambah anggarannya," jawabnya.