Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Pemerintah telah memutuskan skema pembiayaan dari proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek). Adapun, nilai investasi proyek LRT ini diputuskan sebesar Rp 29,9 triliun.
Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, saat menghadiri konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat (8/12/2017).
Hadir juga dalam konferensi pers tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
"Hari ini kita berempat memberikan keterangan karena banyak cerita tentang LRT ini. Dan juga tentu saja BUMN baik Adhi Karya dan juga Kereta Api Indonesia (KAI) memiliki peran penting dalam pembangunan transportasi Indonesia," katanya.
"Setelah beberapa kali pertemuan kami sepakat, maka kami sependapat berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 tahun 2017 itu yang akan dijadikan landasan bagi kita semua bekerja sama untuk proyek LRT ini. Artinya dalam Perpres ini telah diatur peranan dari masing-masing pihak. Total proyeknya telah dibahas sekitar Rp 29,9 triliun, yang terdiri dari sarana dan prasarana dan Interest During Construction (IDC)," kata Sri Mulyani.
Dalam proyek itu, Sri Mulyani mengatakan pihak Adhi Karya mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,4 triliun. Sedangkan PT KAI mendapatkan Rp 7,6 triliun. Sedangkan sisanya melalui pinjaman KAI ke pihak perbankan sebesar Rp 18,1 triliun. Selain itu Adhi Karya juga rights issue atau penerbitan saham baru dan investasi sebesar Rp 4,2 triliun.
"Jadi dengan total Rp 29,9 triliun kita akan bersama-sama lihat tingkat sustain dan kemampuan dari BUMN itu untuk selesaikan konstruksi dari sarana prasarana dan IDC," jelasnya.
Lebih lanjut Sri Mulyani juga mengatakan, pemerintah akan memberikan bantuan subsidi 12 tahun untuk menunjang kemampuan dari PT KAI. Adapun subsidi yang diberikan dalam bentuk tiket LRT.
"Pemerintah akan dukung subsidi bantuan selama 12 tahun ke depan, untuk menunjang kemampuan KAI dalam membayar kembali pinjaman untuk selesaikan proyek ini sehingga beban APBN gak akan sangat berat di dalam satu waktu, jadi kemudian diratakan sampai dengan 12 tahun dan dalam hal ini KAI akan bisa jalankan fungsinya sebagai pelayanan pada masyarakat di bidang transportasi dan ADHI sebagai perusahaan publik konstruksi dan partner juga agar sustain dan akuntabel," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Luhut mengatakan, pemerintah akan memfinalkan hasil kajian pendanaan atau financial close pada pertengahan Desember 2016."Kami akan tetap financial closing pada tanggal 21-22 bulan ini (Desember). Kita betul-betul ingin seperti yang dibilang Bu Menkeu membuka proses transparan. Jadi ini suatu model yang kami buat betul-betul. Jangan sampai ada di sini masih kecurangan-kecurangan kami ingin jadi model supaya ini bisa lebih baik," jelasnya. (dtc)