Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengaku banyak menerima laporan terkait dugaan pelanggaran HAM. Dia menyebut laporan paling banyak terkait kepolisian.
"Pelanggaran HAM yang masih terus terjadi salah satunya kekerasan yang paling besar atau paling banyak dilaporkan adalah kekerasan dari kepolisian dan yang kedua pemerintah daerah," ujar Ahmad di Kota Tua, Jakarta Barat, Minggu (10/12/2017).
Namun Ahmad tidak merinci ada berapa jumlah laporan yang diterima, pun terkait sejak tahun berapa. Namun, terkait laporan soal pemerintah daerah, Ahmad menyebut pelaporan yang disampaikan terkait diskriminasi dan intoleransi.
"Kalau pemerintah daerah, bukan hanya kekerasan tapi diskriminasi dan intoleransi yang dilakukan," ujar Ahmad.
Selain kepolisian dan pemerintah daerah, Ahmad menyebut dugaan pelanggaran HAM juga dilaporkan terkait korporasi. Menurutnya, persoalan agraria dan tanah kerap berkaitan dengan korporasi.
"Dari korporasi dari proses mereka membangun investasinya, bisnisnya itu ternyata menimbulkan persoalan salah satunya tentang persoalan agraria, tanah, masyarakat adat dan lain-lain," ucap Ahmad.
Dia pun meminta pemerintah lebih tegas berkenaan dengan hal itu. Menurutnya, pemerintah harus lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
"Dalam hal ini kan kadang-kadang pemerintah lebih memprioritaskan investasi, pertumbuhan ekonomi, tetapi lupa bahwa investasi, pertumbuhan ekonomi itu untuk apa? Untuk kesejahteraan masyarakat," ucap Ahmad. (dtc)