Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto memastikan implementasi pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa tidak akan mempengaruhi perhitungan data-data statistik yang selama ini telah dilakukan.
BPS, kata Suhariyanto, selama ini menyajikan data-data mulai dari inflasi, pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan, nilai tukar rupiah, upah buruh harian tani, hingga pariwisata.
"Enggak dong, perhitungan inflasikan dilakukan di 82 kota, 82 kota dipilih yang penting. Mulai tahun depan berkembang 90 kota, perubahan metodologi enggak ada masalah," kata Suhariyanto di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Jumat (15/12).
Dia menuturkan, pemindahan ibu kota negara juga tidak dilakukan secara menyeluruh, maksudnya akan dilakukan secara bertahap mulai dari pemerintahannya hingga penyediaan infrastrukturnya.
"Kan enggak ujug-ujug membangun, berkembang jadi besar, butuh waktu yang panjang," jelas dia.
Perhitungan statistik di suatu daerah yang nantinya telah menjadi ibu kota baru akan berubah ketika sudah terdapat pengembangan.
"Sangat tergantung, kalau sebuah kota berkembang, pasti industri ikut. Tapi seberapa jauh enggak tahu. Kotanya aja belum tahu," tukas dia.
Diketahui, pemindahan ibu kota kembali didengungkan, bahkan pemerintah lewat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) akan melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan nama calon pengganti DKI Jakarta.
Setidaknya, ada tiga nama daerah calon ibu kota Indonesia yang letaknya di luar Pulau Jawa. Tujuannya, untuk mengembangkan perekonomian khususnya di Indonesia Timur. (dtf)