Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Malang. Pemerintah akan terus mengawal agenda reformasi ekonomi termasuk pada sisi fiskal di 2018. Program pembangunan akan difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri Rapat Terbuka Senat Universitas Brawijaya, Dies Natalis Universitas Brawijaya ke-55.
Sri Mulyani menyampaikan, pengelolaan APBN akan semakin diperkuat untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang sehat pada tingkat 5,4 persen, penurunan angka pengangguran menjadi 5,0–5,3 persen, dan angka kemiskinan hingga berada di bawah 10 persen.
"Mengawali 2018 kita perlu menjaga momentum perbaikan ekonomi untuk perbaikan merata dan berkeadilan. Perkembangan ekonomi suatu negara mengikuti strategi, kebijakan dan momentum. Perbaikan kesejahteraan rakyat yang berkesinambungan dapat dinikmati dari generasi ke generasi," katanya menyampaikan orasi ilmiahnya di Gedung Samantha Krida Universitas Brawijaya, Jumat (5/1).
Tantangan perekonomian global dunia masih penuh ketidakpastian, sehingga penting bagi Indonesia untuk terus memperkuat fondasi ekonomi domestik dari sisi produksi dan menjaga permintaan.
"Pertumbuhan sebesar 5,6 persen pada 10 tahun terakhir, Indonesia menempati ranking tertinggi ketiga di antara negara G-20 setelah Tiongkok dan India. Dilihat dari ukuran ekonomi, Indonesia menempati urutan ke-16 diantara anggota G-20, dengan tingkat pendapatan per kapita meningkat dari US$ 830 di tahun 2000 menjadi US$3,570 di tahun 2016, dan mengangkat status Indonesia dari low income country menjadi middle income country," papar Sri Mulyani.
Sementara dalam rangka menjaga APBN yang sehat dan berkelanjutan penerimaan negara dan perpajakan terus diperkuat. Untuk itu pemerintah telah mengimplementasikan reformasi perpajakan yang diawali dengan program amnesti pajak.
Program tersebut menjadi yang tersukses di dunia dengan kontribusi sebesar Rp 134,8 triliun terhadap penerimaan negara dengan total asset yang dideklarasikan sebesar Rp 4.881 triliun atau sebesar 39,4 persen dari PDB.
"Amnesti Pajak hanyalah sebuah langkah awal. Dalam upaya peningkatan penerimaan perpajakan secara berkelanjutan, pemerintah terus meningkatkan upaya-upaya reformasi perpajakan dengan harapan terjadinya perluasan basis pajak (tax base) serta meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Setelah tax amnesty, Pemerintah melanjutkan upaya reformasi perpajakan yang lebih komprehensif dengan 4 pilar utama yaitu regulasi, sumber daya manusia, dukungan informasi dan teknologi serta proses bisnis," terang Sri Mulyani.
Dia menyebut, capaian positif perekonomian 2017 juga tidak terlepas dari kinerja pelaksanaan APBN yang sangat baik. Realisasi 2017 menunjukkan hal yang baik, dengan defisit anggaran terjaga pada tingkat 2,57 persen dari PDB, lebih kecil dari UU APBN sebesar 2,92%.
Realisasi penerimaan negara 2017 mencapai Rp. 1.655,8 triliun (95,4 persen dari target) dengan perpajakan merupakan kontributor utama dari penerimaan negara yaitu sebesar Rp. 1.339,8 triliun rupiah atau 81 persen dari total penerimaan negara. Penerimaan pajak Non Migas jika tanpa memperhitungkan uang tebusan dari program Amnesti Pajak mencapai sekitar Rp. 1.076,8 triliun atau tumbuh sebesar 12,1 persen dari tahun 2016. Realisasi penerimaan PPN mencapai 100,6 persen dari target penerimaan Cukai, Bea Masuk serta Bea Keluar mencapai masing-masing 100,1, 105,1, dan 149,9 persen dari target yang ditetapkan dalam APBNP 2017.
"Kita semua harus terus memperkuat momentum positif ini untuk dapat menciptakan pertumbuhan yang tinggi dan pemerataan kesejahteraan yang lebih cepat. Untuk menjaga kepercayaan dan stabikitas ekonomi, peranan APBN sangat penting," tuturnya. (dtf)