Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, menggelar rapat koordinasi tentang percepatan investasi. Rapat yang berlangsung selama 3 jam itu dihadiri antara lain Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, serta pejabat eselon dari beberapa Kementerian/Lembaga.
Sri Mulyani mengatakan, saat ini pemerintah sedang fokus menyelesaikan berbagai masalah yang menghambat investasi.
"Kalau tadi di dalam, adalah mengenai investor yang sudah menyampaikan mereka akan investasi tapi belum terealisir. Jadi kita lihat secara detil apa persoalannya. Kalau ada yang menyampaikan, misalnya masalah pajak, katakanlah bahwa dia dijanjikan mendapat tax allowance tapi ternyata enggak dapat, jadi kita memutuskan tadi yang seperti ini harus dikasih, karena itu kesalahan kita sendiri yang enggak berikan penjelasan," kata Sri Mulyani usai rapat di lokasi, Jakarta, Rabu (10/1).
Menurut Sri Mulyani, pemerintah serius membantu para pengusaha yang kesulitan berinvestasi. Tujuannya agar investor percaya pemerintah bisa menciptakan iklim investasi yang positif.
"Kita bantu mereka supaya mereka bisa investasi, dan kalau mereka sudah investasi ada kesulitan, kita bantu supaya persoalannya selesai. Itu yang membuat mereka bisa confidence, karena kalau kita lihat jumlahnya mereka cukup banyak yang sudah apply, oleh karena kita fokus menyelesaikan masalahnya," kata dia.
Rudiantara menambahkan bahwa saat ini banyak sekali investasi yang belum bisa direalisasikan. Nilainya pun cukup tinggi.
"Investasi kita terutama yang dikelola BKPM itu ada peningkatan tahun 2017. Istilahnya new entrance, sebesar US$ 42 miliar kurang lebih terdiri dari 190 proyek. Itu meningkat dari tahun 2016 sebesar US$ 34,5 miliar. Jadi peningkatannya kurang lebih sekitar 23%," katanya.
Walau tak merinci, Rudiantara mengatakan, dari 190 proyek tersebut masih ada banyak yang belum terealisasi. Di sini, pemerintah berperan agar investasi itu bisa terlaksana.
"Dari rencana investasi ada yang di pipeline. Pipeline Itu rencana investasi yang terkumpul tapi belum terealisasi. Sampai saat ini totalnya ada Rp 351 triliun, dan US$ 54,6 milir. Terdiri dari 190 proyek. Dari 190 proyek ini, 51 proyek di Jawa jadi kurang lebih 26% di jawa selebihnya di luar Jawa. Tapi angka-angka yang tadi banyak yang belum terealisasi," terang pria yang akrab dipanggil Chief RA itu.
Sama seperti Sri Mulyani, Rudiantara mengatakan masih banyaknya rencana investasi yang belum terealisasi itu lantaran adanya berbagai hambatan yang dihadapi oleh investor. Oleh sebab itu, dia bilang pemerintah akan melihat satu-persatu permasalahan yang menghambat investasi ini hingga kemudian bisa terlaksana.
Pemerintah juga akan terus membuat kebijakan-kebijakan yang ramah pengusaha.
"Permasalahan utamanya adalah di regulasi, banyak regulasi yang harus diaddres. Apakah dihilangkan, apakah direvisi atau diterjemahkan dengan kata-kata yang lebih bersifat operasional. Jadi pada umumnya regulasi ini, satu sama lain barangkali tidak terkoordinir sebelumnya," kata Rudiantara.
"Bagaimana menyelesaikannya? Yakni dengan rencana pemberian mandat. Contohnya di Kementerian Kominfo, apabila bisa diberikan mandatnya kepada BKPM agar lebih cepat, pemberian izin bisa lebih cepat ya diberikan. Tidak boleh ada ego sektoral. Apabila sudah online prosedur pemberian izinnya, itu bisa diberikan aksesnya kepada BKPM, diberikan user ID, diberikan password. Jadi one stop service atau PTSP," tutupnya.(dtf)