Medanbisnisdaily.com - Medan. Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang baru saja menandatangani nota kesepahaman dan kesepakatan kerja sama lintas daerah di Medan, Rabu (24/1/2018) siang.

Adapun fokus utama dalam kerja sama tersebut adalah penegasan batas-batas wilayah, peningkatan kerja sama penanggulangan masalah banjir dan sampah, penataan pedagang kaki lima, pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran, serta rehabilitasi drainase dan infrastruktur antara daerah perbatasan Kota Medan dengan Deliserdang.

"Untuk itu, kerja sama ini diharapkan Medan dan Deliserdang dapat menimba hal-hal yang bermanfaat di segala bidang untuk kesejahteraan masyarakat lewat pelayanan yang baik dan transparan kepada masyarakat," kata Walikota Medan Dzulmi Eldin.

Pemko Medan sendiri akan berupaya bersama-sama Pemkab Deliserdang untuk menciptakan keterpaduan dalam pengelolaan berbagai program kegiatan pembangunan serta memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang saling terkait untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui kerja sama ini, pemerintah kedua daerah akan bertukar pengalaman tentang peningkatan kualitas pemerintahan, pembangunan, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, kerja sama ini juga bertujuan untuk menumbukembangkan stabilitas, kemitraan dan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota, meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang kondusif, termasuk meningkatkan kemampuan kompetitif dan komparatif daerah.

Penandatanganan MoU ini nantinya akan segera ditindaklanjuti dengan rencana aksi konkrit yang disinkronkan dengan program dan kegiatan yang tertuang dalam RPMJD kedua daerah. "Sehingga nantinya akan ada kegiatan inovatif yang dilaksanakan secara bersama-sama antar organisi pemerintahan daerah (OPD) Kota Medan dan Deliserdang," jelas Eldin.

Bupati Deliserdang Ashari Tambunan menambahkan, tujuan paling utama dalam kerja sama ini adalah meningkatkan efiensi dan efektifitas kerja pemerintah daerah, terutama pada level dinas-dinas terkait. "Agar tak ada lagi saling lempar tanggung jawab jika ada masalah di wilayah-wilayah perbatasan," tegasnya.