Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku tak pernah mendengar pembahasan anggaran pembuatan elevator atau lift di rumah dinas Gubernur DKI Anies Baswedan. Perkiraan dia, anggaran pembuatan elevator atau lift itu diambil dari dana operasional gubernur.
"Tetapi, misalnya saya sebagai pimpinan Banggar (Badan Anggaran DPRD DKI), itu anggaran nggak ada, Bos. Nggak ada itu, mungkin saja, kita nggak tahu. Tapi saya rasa itu memakai anggaran operasional dia," kata Prasetyo di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (24/1/2018).
Usulan anggaran pembuatan elevator atau lift tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Besarannya Rp 750 juta.
Prasetyo pun mempertanyakan usulan tersebut. Sebab, setahu dia, rumah dinas Anies hanya satu tingkat.
"Kalau nggak salah lantai 1 sama 2 aja kan, nggak sampai 10. Untuk kepentingan apa saya nggak tahu," ujarnya.
Kabid Gedung Pemerintah Daerah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Pandita sebelumnya menjelaskan alasan pembuatan elevator atau lift. Kata dia, rumah dinas Anies kerap dipakai untuk kunjungan sejumlah tamu, di antaranya penyandang disabilitas. "Bangunan tersebut dapat digunakan untuk kunjungan, di antara pengunjung pasti ada penyandang difabel," kata Pandita saat dimintai konfirmasi lewat pesan elektronik, sore tadi. (dtc)