Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Anggota Komisi B DPRD Sumut, Richard P Sidabutar kesal terhadap pihak-pihak yang masih melakukan pungutan liar (Pungli) di daerah wisata. Sebab, jika hal tersebut tidak dibenahi akan merugikan pelaku usaha dan pemerintah.
"Akhirnya akan berkurang pemasukan dari bidang pariwisata karena kunjungan berkurang. Ditambah lagi infrastruktur yang masih buruk di jalur daerah wisata," ujar Richard, Minggu (4/2/2018).
Untuk itu, kata Richard, seluruh pihak turut mengawasi dan menjaga agar tidak terjadi lagi praktik pungli di daerah wisata di Sumut. Hal-hal yang kerap menjadi ajang untuk pungli harus dibenahi, seperti infrastruktur yang buruk.
"Perbaikan infrastruktur ke daerah wisata harus dibenahi dan juga berikan edukasi pada masyarakat. Industri pariwisata harus menyiapkan masyarakat agar siap dengan pariwisata itu sendiri seperti keramahtamahan, kenyamanan, keamanan, dan keindahan. Kalau masyarakat tidak ramah untuk menyambut tamu, wisatawan besok-besok tidak akan datang lagi. Contoh kita datang lalu, dikutip dengan pungutan yang kita tidak tahun kepada siapa pertanggungjawabannya, orang akan malas datang lagi. Padahal mereka datang untuk menikmati kemudian dipungut yang tidak jelas," ujarnya.
Ia menegaskan agar Pemprov maupun Pemkab/pemkot setempat memiliki agenda untuk mencegah praktik pungli terjadi di lokasi-lokasi wisata. Agenda itu harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat sadar, wisatawan membutuhkan keindahan, kenyamanan, dan kesantunan dari masyarakat lokal. Jika praktik pungli tersebut berlanjut, target kunjungan wisatawan ke daerah tersebut tidak akan terpenuhi baik tingkat nasional maupun daerah.
"Yang dirugikan pelaku pariwisata dan pemerintah, karena taget capaian dari wisata akan menurun. Pengawasan harus ada. Semua yang terlibat termasuk legislatif di daerah harus melakukan pengawasan. Pengutipan ada yang dibenarkan asal ada regulasinya. Kalau tidak ada, pasti merugikan," jelas politikus Partai Gerindra ini.
Ia menyinggung pungutan di Bukit Lawang, Langkat yang mengutip uang untuk setiap orang yang melintas di jembatan yang membelah Sungai Bahoro sebesar Rp 2.000. Jika jembatan tersebut dibenahi, lanjut Richard, maka pungutan tersebut tidak akan terjadi. Sehingga citra objek wisata tersebut tidak tercemar.