Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Badan Pusat Statistik (BPS) menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh lebih tinggi dari level 5%. Ekonomi nasional tumbuh 5,07% sepanjang 2017.
Hal itu menjadi tanda bahwa semakin jauhnya pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang pernah menargetkan tumbuh di level 7%.
Kepalan BPS Suhariyanto mengatakan, ekonomi nasional sepanjang 2017 masih terkendala pada sektor konsumsi rumah tangga yang mengalami perlambatan. Pasalnya, konsumsi merupakan salah satu komponen yang berkontribusi besar terhadap ekonomi, disusul oleh investasi dan ekspor.
"Sekarang kita harus lihat untuk menggerakannya, kuncinya adalah pada komponen yang mempunyai kontribusi tinggi, kalau saya lihat dari pengeluaran tentu adalah konsumsi rumah tangga, investasi, konsumsi pemerintah, ekspor dan impor," kata Suhariyanto di Kantor BPS, Jakarta, Senin (5/2).
Berdasarkan sektor pengeluaran, pertumbuhan ekonomi masih ditopang oleh konstribusi rumah tangga sebesar 56,13%, namun pertumbuhannya hanya di level 4,95% atau melambat dibanding pada 2016 yang sebesar 5,01%.
Lalu PMTB atau investasi kontribusinya 32,16% dengan total pertumbuhan 6,15%, untuk ekspor kontribusinya 20,37% dengan pertumbuhannya 9,09%, konsumsi pemerintah kontribusinya 9,10% dengan pertumbuhan 2,14%, dan konsumsi LNPRT kontribusinya 1,18%, dan pertumbuhannya 6,91%.
"Investasi triwulan ini baguskan, 7% lho bagus, ekspornya bagus, tapi kenapa 5%, karena pada saat yang bersamaan konsumsi rumah tangganya melambat," ujar pria yang akrab disapa Kecuk.
Menurut Kecuk, jika pemerintah ingin pertumbuhan ekonomi di level 6% ke atas. Salah satu yang harus dilakukan adalah memastikan tiga komponen yang berkontribusi besar harus benar-benar tumbuh tinggi.
Dia mengungkapkan, salah satu instruksi Presiden Jokowi kepada seluruh jajaran menteri kebinet kerja adalah menjaga situasi politik dan kemananan NKRI.
"Untuk menjaga konsumsi rumah tangga tetap diangka 5%, baik situasi politik dan kemanan tetap dijaga. Harus memberikan kepercayaan kepada konsumen, dengan inflasi tetap terkendali," ungkap dia.
Untuk investasi, perlu dilakukan deregulasi kebijakan-kebijakan khususnya yang selama in menghambat arus dana masuk ke Indonesia.
Sedangkan untuk ekspor, kata Kecuk, perlu ditingkatkan kepada produk yang memiliki nilai tambah, dan melebarkan sayap ke negara-negara non tradisional.
"Jadi kalau bisa enggak kita 6%, bisa, tapi ada syarat tadi," jelas dia.(dtf)