Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Banyaknya lembaga yang menawarkan konsep masing-masing dalam upaya memajukan Kawasan danau Toba (KDT) ditangapi oleh Cicit Sisingamangaraja XII, Raja Tonggo Tua Sinambela. Menurutnya, hal itu justru membuat masyarakat bingung.
“Sekarang ini ad BKEPDT, BP Geopark, BODT dan kini muncul lagi KEK Danau Toba. Kita enggak ngerti lagi fungsi semua lembaga ini. Justru membuat masyarakat bingung. Entah apa fungsi, tugas dan arah pencapaian tiap lembaga itu semua, tidak jelas,” katanya kepada Medanbisnisdaily.com, Kamis (8/2/2018).
Secara khusus Raja Tonggo mengkritisi KEK Danau Toba yang beberapa hari lalu diwacanakan Menteri Pariwisata Arief Yahya. Menurut warga Parmalim ini, sejauh yang ia lihat daerah yang dijadikan KEK kurang mendapat perhatian, terutama dari sisi sosial. Begitu pula perhatian dan perencanaan pembangunannya kurang terarah. Raja Tonggo mencontohkan KEK Mandalika di Lombok.
“Aku sudah lihat KEK Mandalika di Lombok, aspek sosialnya kurang diperhatikan. Begitu juga dengan perencanaan pembangunan yang kurang terarah. Di sana-sini malah ada yang berbenturan dengan sisi ekologis,” tuturnya.
Senada dengan Raja Tonggo, salah seorang pengamat kebijakan, Darma Lubis mengatakan pemerintah perlu membuat strategic planning dan roadmap. Keduanya harus bisa diakses sehingga masyarakat tahu apa sebenarnya yang mau dikerjakan di Danau Toba.
Jika strategic planning dan roadmap sudah dibuat kita tahu mengukur pencapaian apa yang sudah tercapai, apa kendala dan seberapa jauh tujuan itu dicapai. Dokumen strategic planning dan roadmap itu lebih dulu dijadikan perda baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Kemudian didorong untuk dijadikan untuk UU atau minimal keppres. Tidak seperti sekarang, begitu pusat melempar wacana kita yang merupakan pemangku kepentingan utama Danau Toba yang jadi bingung-bingung, tambahnya.