Medanbisnisdaily.com - Jakarta. Pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta perusahaan aplikasi taksi online ikut bertanggung jawab menghadapi Aliansi Nasional Driver Online (Aliando) yang hingga siang ini masih menggelar aksi demo di Istana Negara.

Dia mengatakan pengemudi taksi online yang saat ini demo, sebenarnya bukan hanya mempermasalahkan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

"Jadi memang ini kita harapkan, aplikator kalau bisa ya, bisa menemui mereka juga. Kan ada beberapa aspirasi juga terkait dengan aplikator juga. Jadi jangan semua tumpuannya kepada kita," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setyadi di Jakarta, Rabu (14/2).

Dia menjelaskan ada hal-hal yang belum bisa disepakati antara pengemudi taksi online dan aplikator. Hal itu terkait masalah suspend. Pengemudi kerap merasa dirugikan akibat aplikator men-suspend mereka secara sepihak.

Oleh karena itu, Kemenhub meminta aplikator menghadapi mereka untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Jadi, demo pengemudi taksi online bukan semata-mata persoalan dengan Kemenhub.

"Pengemudi online yang masih belum ada titik temu atau merasa masih ada persoalan dengan PM 108, kan kita juga lagi menguraikan persoalan-persoalan apa sih. Ternyata kan juga sebetulnya tidak hanya menyangkut masalah materi/isi dari peraturan itu sendiri," jelasnya.

Meski demikian, dia mengatakan pihaknya akan mengajak pengemudi taksi online yang demo untuk duduk bersama merundingkan hal-hal apa saja yang sampai saat ini masih belum bisa disepakati.

"Ya, nanti kita lihat lah mereka maunya gimana. Saya dengar aspirasi (mereka) dulu saja seperti apa," tambahnya. (dtf)