Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Seratusan tukang becak yang tergabung dalam Solidaritas Angkutan Transportasi Umum (SATU) berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (14/3/2018). Massa menuntut pemerintah berlaku adil kepada mereka terkait beroperasinya transportasi online di Medan.
"Kami merasa pemerintah mendiskriminasi para tukang becak," tegas Abu Saman, salah seorang tukang becak.
Menurutnya, pemerintah terkesan tudak mempedulikan nasib para tukang becak dan keluarganya. Pasalnya, pemerintah tidak tegas menerapkan aturan yang mengatur angkutan online, bahkan menggratiskan uji KIR terhadap angkutan online roda 4. Bahkan, biaya pengurusan SIM angkutan online hanya dikenai Rp 100.000. "Ini tidak adil," tegasnya.
Selain itu, dengan hadirnya transportasi online, pendapatan para tukang becak menurun drastis. Belum lagi, bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu tidak sampai ke tukang becak dan supir angkot. Menurut mereka, pemerintah tidak transparan mengenai siapa-siapa saja yang mendapat bantuan.
Untuk itu, massa meminta pemerintah mulai dari pusat hingga daerah untuk memperhatikan nasib tukang becak, supir angkot dan keluarga mereka yang kini makin menderita. Massa juga menuntut pemerintah untuk menerapkan aturan tentang transportasi online dengan lebih tegas.
"Selain itu, kami juga meminta diberi kemudahan dalam pengurusan SIM, dan memasukkan seluruh tukang becak dan kekuarganya sebagai penerima bantuan sosial," ungkapnya.
Massa masih bertahan di depan kantor Gubsu. Rencananya, massa akan berkonvoi menuju Kantor Walikota Medan, DPRD Sumut dan Medan, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo dan Polresta Medan untuk menyampaikan tuntutan yang sama.