Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. General Manager Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba (BP GKT), Wan Hidayati menampik pemberitaan yang menyatakan dirinya menerima bantuan dari PT Aquafarm Nusantara (PT AN). Klarifikasi itu disampaikannya kepada medanbisnisdaily.com, Rabu(14/3/2018) melalui pesan singkat.
"Saya tidak menerima dana mereka dengan CSR-nya membangun amenitas penunjuk jalan, sebesar 250 juta. Tidak ada yang dirahasiakan. CSR adalah kewajiban mereka. Jadi bukan bantuan. Dana apa yang mau dipulangkan? Mereka bangun sendiri di sekitar Danau Toba," ujarnya.
Ditambahkan Hidayati, semua pihak harus berpartisipasi. 'Saya telah membatasi KJA menjadi 10 000 ton per tahun di waktu 5 tahun. Mereka (aquafarm-red) sudah menuruti peraturan yg diberlakukan. Kalau CSR mereka diimplementasikan saya rasa itu terserah mereka. kalau tidak ya tidak apa. Saya tidak terima uangnya," lanjutnya.
PT Aquafarm Nusantara memberikan bantuan sebesar Rp 250 juta kepada BP GKT yang disebut sebagai dukungan mereka terhadap Geopark Kaldera Toba. Bantuan itu diterima GM BP GKT yang juga Kadisbudpar Sumut, Wan Hidayati, di Kantor Disbudpar Sumut, Kamis (8/3/2018). Bantuan untuk pembuatan papan penunjuk jalan yang tersebar di berbagai titik dari gerbang Bandara Silangit hingga Kota wisata Parapat.
Penerimaan bantuan dari Aquafarm tersebut mengundang kritik sejumlah pihak, termasuk kalangan internal BP GKT. Sebagian besar dari 16 manager goesite yang ada di kepengurusan (BP GKT menyatakan sikap agar Hidayati mengembalikan bantuan yitu.
"Masih belum direspon Ibu Hidayati. Sudah banyak kami berikan masukan, kita tunggu dulu. Hampir semua 16 manager geosite, menolak bantuan tersebut, namun kita tunggu dulu responnya," jelas Humas BP GKT, Karmel Sianturi.
Pendiri lembaga Jendela Toba, Jhon Robert Simanjuntak menyesalkan tindakan yang dilakukan Wan Hidayati. Ditambahkannya, itu rupanya siasat Hidayati yang "mengobok-obok" kepengurusan BP GKT yang dipimpin Alimin Ginting pada 2016-2017.
Di masa itu, BP GKT dengan tegas menolak bantuan dari perusahaan-perusahaan perusak lingkungan di Kawasan Danau Toba (KDT). "Ini sangat kami sesalkan. Itu pengkhianatan," jelas Jhon.
Hal sama juga disampaikan pegiat Jendela Toba lainnya, Mangaliat Simarmata. Disebutkannya, dalam rapat beberapa waktu lalu yang dihadiri Wagubsu dan 7 bupati se-kawasan Danau Toba, BP GKT, SKPD, sudah disepakati zero kerambah di KDT.
"Begitu BP GKT dipimpin Hidayati, kok justru menerima bantuan dari Aquafarm. Kami akan punya sikap yang jelas kepada Gubsu sebagai pemberi SK bila keberatan kami tidak direspon Ibu Hidayati, sebagai GM BP GKT," kata Mangaliat, yang juga duduk di kepengurusan BP GKT.