Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Surabaya. KPK telah menangkap Wali Kota non-aktif Malang Moch Anton dan 18 anggota DPRD yang terlibat korupsi massal pembahasan APBD-Perubahan 2015. Menanggapi hal ini, Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan koruptor tak memiliki integritas dalam menjalankan amanah jabatannya.
"Ini masalahnya bukan penyimpangan di anggaran, tapi penyuapan dan pemerasan. Itu masalah integritas. Apakah dia punya integritas? Ini contoh yang tidak integritas," ujar Soekarwo usai penandatanganan MoU di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya Jalan Jemursari, Surabaya, Jumat (23/3/2018).
Pakde Karwo, sapaan akrabnya, mengatakan integritas seorang pejabat publik berhubungan erat dengan nurani dan batin seseorang. Untuk itu menurutnya kasus ini bukan masalah pelayanan pemerintah ke masyarakat namun bentuk hubungan antarindividu dalam pemerintahan yang kurang berintegritas.
Menilik hal ini, Pakde meminta semua pihak yang terlibat ikut menindak tegas pelaku korupsi, serta menegakkan hukum keuangan yang berlaku.
"Seseorang yang masuk demokrasi itu harus berbanding lurus dengan bagaimana hukum dilakukan," lanjut Pakde.
Sementara itu, untuk mencegah agar hal ini tidak terjadi lagi, Pakde Karwo memberikan beberapa tips. Misalnya dalam memilih pejabat publik, yang harus pertama dilihat adalah integritasnya.
"Kalau misalkan pilih pejabat ya kita lihat integritasnya," imbuh gubernur yang telah menjabat selama dua periode ini.
Tak hanya itu, Pakde menekankan pentingnya masyarakat melihat track record seorang pejabat publik. Ia memberikan contoh di beberapa negara lain, ketika salah seorang pejabat membeli mobil, maka akan ada tim audit yang mencari tahu darimana uang untuk membeli mobil tersebut.
"Bisa juga kita lihat dia anaknya siapa, dan kita cek betul lingkungannya gimana," tambah Pakde. (dtc)