Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Tegal. Kementerian Perhubungan menggelar rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2018. Rapat ini membahas manajemen pengamanan dan angkutan lebaran 2018.
Rapat digelar di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ), Tegal, Jawa Tengah, Jumat (6/4). Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi, Kakorlantas Polri Royke Lumowa, Karobinops Sops Polri Brigjen Imam Sugianto, KNKT, BNNP, Basarnas, Polres Brebes, hingga Dishub Jawa Tengah, hadir.
"Saya berharap pemkot dan pemkab untuk melakukan evaluasi sebelum kita melakukan manajemen pembatasan angkutan barang atau kegiatan lain yang mendukung terwujudnya pengamanan dan angkutan lebaran yang lebih baik dari tahun lalu," ujar Budi.
Dalam pengamanan dan angkutan lebaran 2018 nanti, akan ada berbagai langkah dan perhatian oleh Kemenhub. Pertama, pemindahan atau pengamanan khusus pasar tumpah yang ada.
"Kita harapkan pemkot harus berani mulai memindahkan pasar tumpah yang ada Pantura di Brebes hingga Pekalongan-Batang. Berikutnya, Pemkot-pemkab diminta mendukung sarana prasarana, termasuk anggaran yang dibutuhkan kegiatan ini," kata Budi.
Kedua, yang menjadi perhatian pemerintah adalah terkait pengendalian parkir saat mudik lebaran nanti. Contohnya persoalan parkir di daerah Brebes ke Tegal, di mana penjual oleh-oleh di pinggir jalan tak menyediakan lahan parkir.
"Baru 100-200 meter ada (penjual) telor. Ini membuat persoalan sendiri. Kemarin Menhub menyampaikan apa bisa penjual oleh-oleh dibuat semacam sarana khusus pada tempat tertentu sehingga mengurai konflik karena pengendara berhenti," ungkapnya.
Ketiga, management u turn atau putar balik, di mana banyaknya daerah serta pengusaha yang meminta disediakannya u turn. Keempat, manajemen acara keagamaan di wilayahnya.
"Ini menjadi acara sensitif kalau kita lakukan pembatasan. Kalaupun pun terpaksa ada kegiatan agama pemda bisa me-manage dengan baik agar bisa diantisipasi," kata Budi.
Kemudian, dilakukannya pembatasan kendaraan barang. Pembatasan ini melalui diskusi melibatkan stakeholders yang ada termasuk pelaku usaha.
"Dengan demikian kebijakan Permen (Peraturan Menteri) ini mengikat dan merespons kepentingan yang ada," katanya.
Selain pembatasan kendaraan, pengendalian tempat wisata dan antisipasi daerah rawan bencana juga menjadi fokus dalam mudik lebaran tahun 2018 ini. Kemudian kesepakatan akes keluar tol.
"Kemudian menyangkut masalah rest area dan kantong parkir. Kemarin kami rakor, (rest area) yang ada saat ini bisa dioptimalkan," katanya.
Di lapangan nanti, Budi juga mengatakan komando akan berada di tangan kepolisian. Sementara instansi lain sifatnya hanya mendukung.
"Jangan sampai di lapangan kita berikan keputusan yang berbeda. Jadi ada satu komando. Kemudian berikutnya memberikan posko terpadu yang kami siapkan di Kemenhub.
Budi juga mengatakan, jembatan timbang yang ada diputuskan saat arus mudik dan balik tidak difungsikan dan itu bisa dipakai sebagai rest area cadangan. Selain itu, jalur alternatif juga telah disiapkan pihaknya.
"Penyiapan jalur alternatif pasti akan disiapkan namun harus dicek kesiapannya. Kalau belum siap mohon disiapkan," kata Budi.
Pada mudik lebaran nanti, Kemenhub juga akan menyiapkan. 1.130 bis untuk pemudik dari Jakarta ke arah Timur. Ia juga mengimbau agar pemudik harus memastikan bahwa mobil yang ditumpangi dan kendarai adalah mobil layak jalan. (dtc)