Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdailydaily.com-Medan.Di hadapan 3.500 prajurit TNI/Polri, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengingatkan dalam menghadapi pesta demokrasi, terdapat beberapa ancaman yang dianggap dapat mengganggu kemananan.
Kemungkinan besar, ancaman tersebut, kata dia, berupa ancaman dunia maya (cyber threats), kesenjangan ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan black campaign (kampanye hitam) dengan memanfaatkan teknologi informasi.
"Tahun 2018 akan dilaksanakan pesta demokrasi, Pilkada serentak di 172 wilayah di Indonesia. Kemudian di tahun 2019 kita ada Pilpres dan juga Pileg," katanya didampingi Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian saat memberikan pengarahan kepada ribuan prajurit TNI- Polri se-Sumatera Utara, di Medan, Kamis (19/4/2018) malam.
Untuk itu, Hadi menegaskan kepada prajurit TNI-Polri supaya dapat menjaga netralitasnya dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Apalagi saat ini diketahui ada pihak tertentu yang menggunakan teknologi dengan menggerakkan massa.
"Ancaman cyber ini harus diantisipasi. Ancaman cyber dengan menyebarkan berita hoax sangat mudah dilakukan. Namun begitu, jejak digitalisasi tidak bisa dihapus sehingga jika melakukan black campaign akan ketahuan," tegasnya.
Karenanya, Marsekal Hadi menjelaskan, sudah menjadi tugas TNI-Polri untuk menjamin kelancaran dalam tahapan pilkada, pileg dan pilpres dengan memegang teguh netralitasnya. Karena politik bagi TNI-Polri adalah politik negara, yakni hanya ada satu komando, tidak ada komando dari pihak lain.
"Sehingga netralitas benar-benar harus dijaga. Sebagai prajurit tentu sudah menentukan pilihan dengan mengabdi pada pemerintah, tidak ada perintah lain kecuali perintah komando atas. Saya ingatkan bahwa jati diri TNI Polri harus tetap dipegang," pungkasnya.
Apabila nantinya ada prajurit yang melanggar netralitas, katanya, maka akan dikenakan sanksi. Karena tidak akan ada toleransi bagi pelanggaran netralitas.
"Kita ingin menghargai pesta demokrasi. Biarkan rakyat berpesta, kita tak usah ikut. Jika berhasil dengan baik kita bangga. Pedoman netralitas menjadi bagian sumpah prajurit. Tahapan pesta demokrasi harus sukses. Apabila TNI Polri tidak netral, rakyat mau percaya pada siapa lagi," tuturnya.
Dia menyebutkan bahwa prajurit TNI Polri yang bertugas di Sumatera Utara harusnya merasa bangga untuk mendedikasikan dirinya di wilayah yang luas dan mempunyai masalah yang kompleks. Apalagi tidak banyak prajurit yang mendapat kesempatan bertugas di Sumut.
"Atensi saya harus dijadikan pedoman menjalankan tugas. Jaga kepercayaan rakyat pada TNI-Polri, jangan sampai dinodai oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Tetap jaga solidaritas TNI-Polri," pungkasnya.