Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Calon Gubernur Sumatera Utara H Djarot Saiful Hidayat meninjau pembangunan Bendungan Sei Wampu, Kabupaten Langkat, Jumat (4/5/2018). Pembangunan proyek bernilai Rp 270 miliar itu dilaksanakan secara kerja sama (KSO) antara PT Adhi Karya dan PT Nindya Karya (KSO).
Enginering PT Adhi Karya, Bambang, menjelaska,n progres pembangunan Bendungan Sei Wampu itu 45% hingga 25 April 2018.
Bambang mengatakan, target sampai akhir 2018 selesai 75%. Pembangunan bendungan Sei Wampu didanai APBN secara multiyears. Sisanya masuk tahun anggaran 2019. "Itu masih bendungan, belum termasuk jaringan irigasi," terang Bambang.
PPK Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWS) II, Juhendra Sirait, menjelaskan, bendungan ini didesain dengan memanfaatkan Sungai Sei Wampu, untuk mengairi areal persawahan seluas kurang lebih 11.000 ha di Langkat, terutama mengairi lahan persawahan yang mengandalkan tadah hujan.
Bendungan ini memiliki dua jaringan, kanan dan kiri. Jaringan kiri ditujukan untuk mengairi persawahan seluas 3.000 ha. Sementara saluran kanan mengairi lebih kurang 7.000 ha. "Seluruhnya di Kabupaten Langkat," terangnya.
Kata Sirait, luas lahan persawahan yang selama ini mengandalkan tadah hujan itu kurang lebih 11.000 ha sampai 12.000 ha, tapi yang produktif lebih kurang 5.000 ha.
Djarot yang datang bersama anggota Komisi V DPR RI, Nusyirwan Soejono mendukung pembangunan bendungan tersebut. ia berharap adanya sinerji dari instansi terkait untuk mempercepat proses pembangunan Bendungan Sri Wampu itu.
Sinergi instansi terkait itu seperti antara Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Diharapkan juga agar jangan sampai areal persawahan dialihfungsi untuk peruntukan lain, seperti lahan sawit atau perumahan
"Nah, kalau sampai lahan persawahan dialihfungsi, inikan tidak sejalan dengan tujuan dibangunnya bendungan. Tidak sejalan dengan tujuan swasembada pangan," ujar mantan Walikota Blitar dua periode itu.
Calon Gubernur Sumut nomor urut 2 ini berharap agar petani tidak mengalih fungsi lahan persawahan miliknya, maka perlu ada intervensi, baik reward maupun punishment. Misalnya dengan membuat sebuah regulasi dalam peraturan daerah yang tidak memperbolehkan alih fungsi lahan sesuka hati.
Namun di balik itu, pemerintah juga harus siap memberikan jaminan harga dan memberi reward semacam membebaskan PBB bagi petani yang tetap mempertahankan lahan persawahannya.
Persoalan selama ini, sambung Djarot, kenapa kehidupan petani padi banyak yang tidak sejahtera. Hal itu dikarenakan kurangnya kepedulian dari pemerintah. Seharusnya, pemerintah hadir gunakan melakukan pendampingan seperti dalam budidaya, hingga paska panen.
"Pemerintah harus memberikan jaminan harga, sehingga petani tetap mempertahankan lahan persawahannya," ujarnya.