Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Pantia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2017 menyorot sistem kerja dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan. Khususnya pada pengerjaan proyek fisik.
Wakil Ketua DPRD Medan, Iswanda Ramli menyebut bahwa proyek fisik atau infrastruktur sering dilakukan Dinas PU menjelang tahun anggaran berakhir. Hal tersebut dianggap tidak efektif.
"Karena dikerjakan menjelang akhir tahun, makanya banyak proyek yang dikerjakan secara terburu-buru sehingga kualitas pekerjaan menjadi buruk," katanya saat membacakan rekomendasi Pansus LKPj 2017 pada sidang paripurna di gedung dewan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Senin (28/5/2018) sore.
Oleh karena itu, Pansus mendesak agar Dinas Pekerjaan Umum mempercepat proses lelang dan tidak melakukan kerja sama dengan penyedia barang dan jasa yang hasil pekerjaan tidak sesuai dengan harapan.
"Wali Kota perlu segera menyikapi lambannya kinerja Dinas Pekerjaan Umum dengan menempatkan aparatur sipil negara (ASN) yang berkompeten, mengingat infrastruktur sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
Bukan hanya itu, Pansus kata dia, juga menilai banyaknya anggaran yang dialokasikan ke Dinas Pekerjaan Umum tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sebab, masih sering ditemukan ruas jalan rusak.
"Hal ini diperparah dengan terjadinya banjir dibeberapa wilayah bJita Medan apabila turun hujan. Ini juga menunjukkan bahwa sistem drainase belum terintegrasi dan masih mengalami pendangkalan," paparnya.
Seperti diketahui, menjelang semester I berakhir tahun 2018, proyek pekerjaan fisik masih belum berjalan. Sehingga serapan anggaran belum maksimal.