Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Tarutung. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tapanuli Utara (Taput) menggelar debat kandidat, Kamis (7/6/2018), sekitar Pukul 19.00 WIB, di gedung Sopo Partungkoan, Jalan Sisingamangaraja, Tarutung. Pihak KPUD melibatkan salah satu tv swasta dengan moderator acara Rudi Selam Sinaga dan tiga orang penelis dari dosen berbagai perguruan tinggi, masing - masing Robert Tua Siregar, Akbar Faisal Nasution dan Asi Masinati Siahaan.
Oleh moderator pada sesi awal, memperkenankan ketiga Paslon Bupati Taput, yakni urut 1 Paslon Petahana Nikson Nababan - Sarlandy Hutabarat, Paslon Urut 2 Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat (JTP)- Frengki Pardamean Simanjuntak dan Paslon nomor 3 Crismanto Lumbantobing - Hotman Hutasoit untuk memaparkan visi dan Misi.
Dalam sesi berikut, ketiga Paslon Bupati diberikan waktu secara bergantian untuk saling menanyakan bagaimana cara untuk mengimplementasi dan mewujudkan visi dan misi, bila dipilih masyarakat dalam Pilkada serentak yang akan dilaksanakan Rabu 27 Juni 2018.
Paslon nomor urut 1 Nikson Nababan - Sarlandy Hutabarat dengan Paslon nomor urut 2 Jonius Taripar Parsaoran - Frengki Pardamean Simanjuntak, terlihat saling menyerang.
Nikson- Sarlandymenyebutkan dalam kurun waktu 4 tahun berturut-turut APBD Taput naik menjadi Rp 1 triliun lebih atau sebelumnya APBD daerah itu masih di kisaran Rp 700 miliar. Dan kemudian secara berturut-turut 4 tahun daerah itu menerima predikat opini WTP dari BPK.
Jonius-Frengki menanyakan kepada Nikson-Sarlandy, kenapa APBD Taput naik, justru angka pengangguran dan angka kemiskinan bertambah di daerah itu berdasarkan data badan pusat statistik (BPS).
Nikson mengatakan, masalah pengangguran dan angka kemiskinan bertambah bukan hanya masalah Taput, tetapi masalah nasional.
"Kemudian data yang dikeluarkan oleh pihak BPS itu dalam kurun 2016-2018, tidak benar yang menyebutkan angka pengangguran dan kemiskinan bertambah di Taput," kata Nikson.
Jonius menegaskan, angka pengangguran dan kemiskinan di Taput meningkat adalah hasil pendataan pihak BPS. Hal itu tidak bisa terbantahkan, karena BPS adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaannya.
Lalu, Jonius mengutarakan, kepala daerah wajib menggunakan APBD dengan baik. WTP dalam pengelolaan APBD adalah kewajiban, bukan prestasi.
Menurut Jonius, bila dipercaya masyarakat memimpin Taput, mereka akan memberdayakan kearifan lokal dan menggali sumber potensi daerah, guna menekan angka pengangguran dan kemiskinan di daerah itu.
Mengubah pola pikir masyarakat, sebut Jonius, untuk mewujudkan Taput yang Beriman, Berbudaya, Maju dan Sejahtera.
Debat kandidat berakhir aman dan damai, dihadiri ribuan warga dari berbagai elemen masyarakat Taput,