Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Partai NasDem membantah 'telinga' pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih tipis dibanding era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, kritik di era SBY adalah kritik yang normatif dan punya dasar ilmiah.
"Zaman Pak SBY itu adalah kritik yang normatif, karena dia muncul berbagai surat kabar dengan medianya bukan media sosial, tapi melalui media-media ilmiah," kata anggota Dewan Pakar Partai NasDem, Teuku Taufiqulhadi, Kamis (14/6).
Ia menyatakan saat ini kritikan kepada pemerintah lebih banyak lewat media sosial. Bahkan menurutnya apa yang disampaikan lewat media sosial lebih banyak berupa fitnah.
"Kalau sekarang ini orang sesuka hatinya saja menyerang dan kemudian menimbulkan fitnah. Nah, yang mungkin dikritisi oleh pemerintah itu adalah media-media yang memunculkan fitnah dan tidak berdasar. Kalau misalnya yang lain kan tidak, medsos di Indonesia ini atau ada portal-portal pribadi yang sangat besar kan tidak masalah. Jadi siapa yang mengatakan itu lebih tipis," ucapnya.
Selain itu, dia mengatakan kalau medsos di era SBY sudah seperti saat ini mungkin saja langkah yang diambil SBY lebih parah. "Kalau misalnya kehadiran medsos itu seperti ini pada zaman pak SBY mungkin langkah yang diambil mungkin lebih parah," ujarnya.
Sebelumnya, Partai Demokrat (PD) memprotes keras pembekuan atau suspend sejumlah akun Twitter, salah satunya @LawanPolitikJKW milik Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean. PD lalu membandingkan pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo.
"Tidak salah kemudian kita berpikir pemerintah sekarang represif dan membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi kan. Karena bertubi-tubi ini dari kejadian foto yang diunggah Pak Amien Rais yang dikenal oposan terhadap pemerintah hari ini mendadak dihapus Instagaram, dan hari ini beberapa akun Twitter termasuk akun teman kami Ferdinand Hutahaean yang di media sosial dikenal kritis kepada pemerintah malah di-suspend, kan memang terjadi di pemerintahan sekarang ini," kata Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon kepada wartawan, Kamis (14/6).
"Belum lagi di benak publik kan memang telah terbangun kesan, terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat ini, pemerintah sekarang memang 'telinganya lebih tipis' dibanding pemerintahan Pak SBY," kritik Jansen.
Menkominfo Rudiantara sendiri membantah pembekuan sejumlah akun Twitter ini ada kaitannya dengan pemerintah. Pihaknya tidak memberi perintah apa-apa.
"Saya sudah cek di kantor dan pastikan tidak ada permintaan suspend atau take down dari Kominfo," kata Rudiantara. (dtc)