Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Tarutung. Seribuan masa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Kekerasan dan Intimidasi Dalam Pilkada Tapanuli Utara melakukan aksi damai dan mendesak Kapolres Taput mundur dari jabatannya.
Massa bergerak ke kantor DPRD Taput, di Jalan Sisingamangaraja, Tarutung, Jumat (22/6/2018). Kedatangan mereka diterima ketua DPRD Ottoniyer Simanjuntak yang didampingi 2 anggota DPRD Jonggi Lumbantobing dan Kasnur Silaban.
Orator massa, Lambas Pasaribu, meminta DPRD Taput untuk tidak diam dan menutup mata. Dalam orasinya ia meminta DPRD turut mengawasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh oknum ASN dan aparatur desa yang terlibat politik praktis dan berpihak untuk salah satu pasangan calon bupati.
DPRD Taput, sebut Lambas Pasaribu, agar turut mengawasi adanya penyalahgunaan program pemerintah pusat dan daerah, untuk kepentingan salah satu pasangan calon bupati.
Selain itu, ia juga meminta agar DPRD Taput menyurati serta mendesak pihak yang berwajib untuk menindak pelaku tindak pelanggaran dalam Pilkada Taput.
Massa bergerak ke Kantor DPRD Taput di Jalan Sisingamangaraja, Tarutung dan diterima ketua DPRD Taput Ir Ottoniyer Simanjuntak didampingi 2 anggota DPRD Taput Jonggi Lumbantobing dan Kasnur Silaban.
Ketua DPRD Taput Ir Ottoniyer dalam sambutannya mengatakan, lembaga legislatif akan segera menindaklanjuti tuntutan massa dan akan memanggil pihak-pihak yang diduga mencindrai proses pesta demokrasi.
"Lembaga legislatif tidak mentolelir, bila ada pihak-pihak yang ingin mencindrai proses pesta demokrasi Pilkada Bupati Taput. Kami juga tidak akan membiarkan ada masyarakat yang terintimidasi. Sesegera akan kami sikapi, bila ada masyarakat yang terintimidasi," kata Ir Ottoniyer, seraya berharap kepada massa tetap menjaga Dalihan Na Tolu serta menjaga keamanan dan kekondusifan Bonapasogit Tapanuli Utara.
Di halaman kantor Bupati Jalan Letjend Soeprato, Tarutung, massa disambut Plt Bupati, Mauliate Simorangkir.
Orator aksi Tulus Nababan menyebutkan, pihaknya meminta Plt Bupati mencopot dan memecat setiap oknum ASN dan aparatur Desa yang terlibat politik praktis untuk salahsatu Paslon Bupati, tentunya, bukti yang sudah ada.
Kemudian, ujar Tulus Nababan, agar Plt Bupati untuk tidak diintervensi oleh pihak manapun dalam kepentingan Pilkada.
Plt Bupati Mauliate Simorangkir dalam sambutannya menegaskan, akan menindaklanjuti tuntutan massa.
"Saya akan sampaikan ke sekretariat daerah agar berkoordinasi dengan panitia pengawas pemilu, bila ada bukti-bukti keterlibatan oknum ASN dan aparatur desa yang mendukung salahsatu Paslon Bupati,"tegas Dr Mauliate Simorangkir MSi.
Aksi massa berlanjut ke kantor Polres Taput di Jalan Letjend Soeprato. Diluar halaman Polres, Waka Polres Kompol Muliono didampingi perwira utama Polres Taput menyambut massa.
Tulus Nababan Orator aksi menyatakan, agar Kapolres Taput menindak segala bentuk kekerasan, Intimidasi dan persekusi dalam Pilkada. Tangkap dan adili pelaku tindak kekerasan (penganiayaan) terhadap relawan JTP-Frends.
Kapolres Taput, sebut Tulus Nababan, diminta mundur dari jabatannya, jika tidak bertindak secara profesional dan netral dalam memproses serta menindak bentuk pelanggaran yang terjadi di Pilkada Taput.
Waka Polres Taput Kompol Muliono menegaskan, akan menindaklanjuti tuntutan massa dan berterimakasih atas koreksi yang dilakukan masyarakat akan kinerja Polres Taput.
"Mohon maaf kepada masyarakat, Kapolres sedang mendampingi Kapolri di Samosir dalam rangka meninjau bencana kapal tenggelam. Namun demikian, saya akan mengecek segala laporan masyarakat yang masuk ke Polres Taput. Saya akan cek SOP-nya,"jelas Waka Polres Taput.
Kompol Muliono menegaskan, Polres Taput bukan miliknya Pemkab Taput dan Polres Taput bukan alatnya penguasa. Tetapi, Polres Taput adalah milik masyarakat. Polres Taput ada untuk melayani masyarakat dan menjaga Kamtibmas.
"Kami akan menindaklanjuti segala laporan masyarakat. Dan kami pastikan, pesta demokrasi Pilkada akan berjalan lancar dan aman. Kita sudah tambah 300 personil dari satuan Brimob, demi berjalannya Pilkada dengan aman,"ucap Waka Polres Taput.
Lambas Pasaribu SH MHum dan Tulus Nababan ke medanbisnisdaily.com menuturkan, aksi demonstrasi itu mereka lakukan, karena adanya tindakan-tindakan pelanggaran dalam tahapan proses Pilkada, yakni keterlibatan ASN dan aparatur desa melakukan politik praktis untuk salah satu Paslon Bupati.
"ASN dan aparatur desa terlibat dalam politik praktis, tindakan Intimidasi, diskriminasi, persekusi, bahkan tindakan kekerasan (penganiayaan)," pungkas Orator aksi.