Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Politikus PDIP Maruarar Sirait mengatakan pihaknya menghargai pandangan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengingatkan netralitas Polri, BIN dan TNI dalam pilkada. Dia pun memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak akan mencederai proses demokrasi.
"Kita menghormati pandangan Pak SBY sebagai tokoh nasional, mantan presiden dan yang disampaikan itu mengingatkan tiga lembaga tadi BIN, Polisi sama TNI supaya netral, menurut saya bagus. Tapi Pak Jokowi juga mengatakan kalau ada buktinya dilaporkan ke Bawaslu, saya yakin Pak Jokowi lahir dari proses demokrasi dipilih rakyat secara langsung, dia sangat mengerti esensi demokrasi jadi tak mungkin mencederai proses demokrasi sekarang yang melahirkannya," kata Maruarar, Selasa (26/6).
Dia pun mempersilakan adanya pandangan yang berbeda. SBY, menurut Maruarar, bisa melaporkan ke Bawaslu jika memiliki bukti adanya ketidaknetralan aparat negara.
"Jadi silakan saja ini negara hukum, artinya boleh ada pandangan berbeda, tinggal Pak SBY membuktikan itu memberikan laporan ke Bawaslu dan Bawaslu memproses secara profesional. Jadi sebagai warga negara dia punya pandangannya tentu hal yang diperbolehkan dalam negara demokrasi, tinggal Pak SBY bisa membuktikan dari negara itu indikatornya apa dan melaporkan ke Bawaslu," ucapnya.
Selain itu, dia berharap polemik soal dugaan tidak netralnya tiga lembaga negara itu bisa segera berakhir. Maruarar ingin hubungan baik antara SBY dan Jokowi terjaga.
"Ini kan menjelang pilkada, tentu kita menghormati sebagai mantan presiden, sebagai warga negara, sebagai ketum PD, apa yang disampaikan bisa disampaikan dengan adanya bukti sehingga polemik ini berakhir. Di sisi lain kita menjaga hubungan Pak Jokowi dan Pak SBY yang saling menghargai dan saling berkomunikasi," tuturnya.
Sebelumnya, SBY menuding BIN-Polri-TNI tidak netral. Isu ini pun kemudian bergulir kencang. Presiden Jokowi pun akhirnya angkat bicara menjawab tuduhan keberpihakan itu.
SBY menyampaikan hal tersebut sebelum kampanye pasangan yang diusung PD di Pilgub Jawab, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, di Hotel Santika, Bogor, Jawa Barat, Sabtu pekan lalu Dia meminta aparat netral menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 pada 27 Juni mendatang.
"Mengingatkan agar negara, pemerintah, aparat BIN, Polri, dan TNI bersikap netral. Saya diserang oleh partai politik tertentu, katanya SBY panik. SBY tidak panik! Biasanya orang yang panik itu cenderung curang, insyaallah kami tidak curang, tetapi kami waspada. Yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum dari BIN, Polri, dan TNI. Itu ada nyatanya, ada kejadiannya, bukan hoax, sekali lagi ini oknum, namanya organisasi Badan Intelijen Negara atau BIN, Polri, dan TNI itu baik," ujar SBY saat konferensi pers di Hotel Santika, Bogor, Sabtu (23/6) lalu.
Jokowi kemudian menepis pernyataan SBY tersebut. Jokowi menegaskan netralitas TNI, Polri, dan BIN mutlak.
"Netralitas TNI, Polri, BIN itu adalah bersifat mutlak dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Dan ini sudah saya tegaskan untuk disampaikan ke jajaran yang ada di Polri, TNI, BIN," ujar Jokowi. (dtc)