Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Mereka menang. Rezim berganti sebagaimana tuntutan reformasi. Berhentikah Harris meneriakkan suara nuraninya? Tidak. Juga bersama aktivis mahasiswa dari kampus lainnya mereka "pindah" ke Porsea, Tapanuli Utara. Menuntut agar pabrik penghasil bubur kertas PT Inti Indorayon Utama (IIU) ditutup. Lagi-lagi sukses, di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) PT IIU dihentikan operasionalnya. Pada Desember 1999.
Tapi tetap saja lelaki yang masih hidup melajang ini turun ke basis, ke desa-desa, guna memperjuangkan nasib rakyat yang jauh dari keadilan. Tahun 1999 sebagai aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat, Lentera, dia mendatangi petani di Labuhanbatu yang tanahnya dirampas perusahaan perkebunan besar untuk dibela.
Sejak itulah dia menetap di wilayah yang dikenal dengan perkebunan kelapa sawit tersebut. Disana dia pertama kali menjalankan profesi barunya sebagai pengacara pada 2003. Dari satu kasus ke kasus lainnya dia tampil sebagai pembela kaum kecil yang kerap menjadi korban pelanggaran hukum.
"Beberapa kali saya harus membela rakyat yang berseketa dengan Grup Asian Agri terkait masalah tanah," kata Harris menjawab medanbisnisdaily.com yang menjumpainya di kantor Komisi Pemilihan Umum Sumut, Jumat (27/7/2018).
Seiring perjalanan profesinya yang kian matang, diikuti jaringannya yang semakin luas, tahun 2015 dia ditetapkan menjadi Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum DPC Pemuda Pancasila Kabupaten Labuhanbatu. Di sini dia membawahi 24 orang.
Berselang setahun, pada 2016 kantor hukum milik pribadinya berdiri. Dinamai Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Rakyat Sumut. Kiprah politiknya menyusul menanjak, tahun 2017 dipercaya menjabat Wakil Sekretaris DPC Partai Golkar Labuhanbatu.
Dengan bekal itulah dia memutuskan untuk berjuang membela rakyat dari jalur parlemen, menjadi anggota legislatif. Saat ini Harris tengah mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Sumut dari partai Golkar. Daerah pemilihan Sumut VI yang meliputi Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan. Kuotanya di DPRD Sumut sebanyak delapan kursi.
Pada Pemilu Legislatif 2014 dari dapil ini Golkar hanya mendapatkan satu kursi di DPRD Sumut. Tahun depan dia yakin mereka akan merebut dua kursi.
"Saya ingin merebut kursi kedua, saya ingin meneruskan perjuangan terhadap nasib rakyat dari gedung DPRD," tegasnya.
Perhatiannya kelak jika berhasil terpilih menjadikannya anggota parlemen adakah masalah pertanian, perkebunan, tenaga kerja serta pengawasan investasi.