Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com- Medan. Mendukung percepatan Kawasan Danau Toba sebagai kawasan pariwisata yang berkelas dunia, Bupati se-Kawasan Danau Toba temui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Kantor Bappenas Pusat Jalan Taman Suropati No. 2 Jakarta Pusat, Selasa (21/8/2018).
Hadir saat itu, Bupati Taput Nikson Nababan, Bupati Tobasa Darwin Siagian, Bupati Samosir Rapidin Simbolon, Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu, Bupati Karo Terkelin Brahmana, Wakil Bupati Humbahas Saut Parlindungan Simamora dan Sekda Dairi Sebastianus Tinambunan bersama dengan Kepala Bappeda masing-masing kabupaten. Juga turut hadir Prof Dr Togar Simatupang (Rektor IT DEL, Lagubati) dan Ketua DPP Nusantara Untuk Jokowi (N4J) RE Nainggolan.
"Dalam pertemuan itu juga diusulkan implementasi master plan agropolitan di kawasan Danau Toba, yang terdiri dari berbagai jenis hortikultura dari masing-masing kabupaten. Jika rencana implementasi agropolitan itu sudah rampung, maka pengerjaannya akan mulai dilakukan tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022. Lengkap dengan jumlah dana dari masing-masing kegiatan itu," ujar R E Nainggolan kepada wartawan Minggu (26/8/2018) di Medan.
Menurut dia, hal ini adalah sebagai implementasi dari master plan agropolitan untuk kawasan Danau Toba. Tentunya dalam rangka mendukung sektor pariwisata, di mana Danau Toba merupakan salah satu dari 10 destinasi pariwisata nasional yang direncanakan oleh Presiden Jokowi.
Implementasi agropolitan itu, lanjut dia, dipersiapkan oleh bupati se-kawasan Danau Toba dibantu RE Fondation dalam penyelesaiannya, dengan tenaga ahlinya antara lain Dr Parapat Gultom, Murbanto Sinaga MA dan lain-lain. "Ini juga sebagai tindaklanjut dari pertemuan yang dilaksanakan di DEL, Laguboti beberapa waktu lalu, yang dipimpin Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, dan dihadiri Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi," paparnya.
Mantan Bupati Taput ini juga mengatakan, pertemuan tersebut sangat menggembirakan. Karena Menteri PPN/Bappenas sangat menyambut baik usulan tersebut. Bahkan Bambang Brodjonegoro langsung memutuskan untuk dilakukan pertemuan teknis pada September 2018, dengan mengundang Kepala Biro Pertanian Bappenas Anang serta seluruh Kepala Bappeda dari se-kawasan Danau Toba dan RE Foundation hadir.
Pertemuan lanjutan itu, kata RE, bertujuan dalam rangka merumuskan mana komoditas-komoditas yang menjadi spesifik di masing-masing kabupaten yang dapat menunjang pariwisata. Sehingga bisa ditanam oleh masyarakat di kawasan Danau Toba mulai tahun 2019. "Misalnya, di mana masing-masing daerah ada memiliki kekhasan dari berbagai komoditas. Contoh, Kabupaten Taput, ada mangga Toba, Karo ada jeruk, Tobasa ada alpukat, Dairi ada pinang, Humbahas terong belanda dan lain sebagainya. Juga termasuk di dalamnya hortikultura, ini akan dirumuskan nanti dalam pertemuan teknis," ujarnya.
Dia menjelaskan, rencana agropolitan yang disusun itu nanti akan breakdown per kabupaten. Sehingga kedepannya diharapkan semua kabupaten se-kawasan Danau Toba memiliki produk-produk unggulan yang spesifik, yang dapat menunjang sektor pariwisata. Di mana masyarakat dan para petani di kawasan Danau Toba akan dapat memperoleh tambahan penghasilan yang lebih besar dari hasil pertaniannya. Di sisi lain kebutuhan wisatawan akan hortikultura sudah bisa dipenuhi oleh daerah itu sendiri.
Dalam kesempatan itu, lanjut dia, para bupati juga mengusulkan kepada Menteri PPN/Bappenas tentang pembangunan jalan ringroad Danau Toba, mulai dari Muara menuju Sitanggor, Lumban Silintong, Tigaras, Silalahi, Paropo, Sitiotio, Sihotang, dan seterusnya. "Sehingga kalau itu nanti dibangun, badan jalannya sudah ada, serta akan memperpanjang masa tinggal wisatawan di kawasan Danau Toba. Itu disampaikan Bupati Samosir dalam pertemuan itu," ujar RE.
Pada sisi lain, kata dia, Bupati Taput Nikson juga mengusulkan pembangunan jalan dari Pangaribuan menuju Garoga, lalu tembus ke Labuhanbatu, yang juga didukung oleh Bupati Tobasa. Bupati Tobasa juga usulan pembanguan jalan dari Simpang Silimbat ke Parsoburan, lanjut ke Labuhanbatu. Termasuk usulan tentang pajak permukaan air dari Danau Toba untuk dapat segera dibagi kepada kabupaten di kawasan Danau Toba. "Sementara Bupati Pakpak Bharat mengatakan, hampir 80 persen wilayahnya adalah hutan, bagaimana caranya agar Pakpak Bharat itu bisa berkembang untuk masa mendatang," ujarnya.
Bupati Karo, kata RE, menyampaikan kepada Menteri PPN/Bappenas agar anjungan Cerdas di Merek, segera dibangun oleh Kementerian PUPR, di mana lokasinya telah disiapkan oleh Kementerian PUPR.
Sementara itu, sambung dia, saat rombongan melakukan pertemuan di Menko Kemaritiman, yang saat itu diterima oleh Deputy Kementerian Maritim Riduan Djamaluddin, tercetus usulan dari kelompok ahli Dewan Pengarah Badan Otorita Danau Toba, yang disampaikan oleh RE Nainggolan dan Prof Dr Togar Simatupang agar Kota Barus dapat dimasukkan dalam kawasan Otorita Pariwisata Danau Toba. Sehingga dengan demikian nantinya kawasan otorita terdiri dari danau, laut dan dataran rendah serta dataran tinggi.
Apalagi,katanya, Kota Barus saat ini dikenal sebagai titik Nol masuknya agama Islam di Nusantara. Sehingga semakin lengkaplah Otorita Danau Toba. Kawasan ini nanti akan mendapat kunjungan wisatawan yang semakin besar, baik wisatawan yang senang dengan air Danau Toba dengan dataran tingginya, maupun yang senang dengan laut dan pantai dengan dataran rendahnya.
"Itulah yang kita usulkan dalam pertemuan itu, setelah itu para bupati diterima oleh Deputy Kementerian Maritim Riduan Djamaluddin, yang mewakili Menko Kemaritiman, sekaligus menyampaikan prihal yang sama. Kemenko Maritim juga berjanji untuk segera menindaklanjutinya, dengan mengundang semua kementerian/lembaga terkait yang berhubungan dengan berbagai usulan-usulan dari para bupati se-kawasan Danau Toba dimaksud," katanya.