Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta - Koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak rencana KPU menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena menemukan ada 25 juta pemilih ganda. Hal ini ditepis KPU.
Penolakan itu disampaikan oleh koalisi Prabowo-Sandiaga dalam jumpa pers pada Senin (3/9/2018) malam. Jumpa pers itu dihadiri Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Sekjen PKS Mustafa Kamal, dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan.
"Parpol koalisi Prabowo-Sandi menolak rencana KPU yang akan menetapkan DPT pileg dan pilpres yang rencananya akan dilaksanakan pada Rabu tanggal 5 September," kata Mustafa Kamal.
Alasannya, dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dirilis KPU sebelumnya, masih ditemukan sejumlah kesalahan. PKS, Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat menyatakan menemukan setidaknya 25 juta data ganda dari 137 juta lebih pemilih yang ada di DPS.
"Dari 137 jutaan pemilih dalam DPS, terdapat 25 jutaan pemilih ganda. Di beberapa dapil ditemukan beberapa nama, bahkan satu nama bisa tergandakan 11 kali dalam satu TPS," jelas Mustafa.
Pernyataan Koalisi Prabowo ini ditepis oleh KPU. Komisioner KPU Viryan Aziz tidak yakin jumlah pemilih ganda sebanyak 25 juta. Namun dia tidak menampik masih adanya data ganda dalam DPS.
"Dengan jumlah diduga 25 juta, kami meyakini tidak sebanyak itu," kata Viryan Aziz, di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (4/9/2018).
"Kami yang meyakini tidak sebanyak itu kalaupun masih ada pemilih ganda," sambungnya. dtc