Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Samosir. Terkait maraknya persoalan tanah ulayat dan rendahnya kesejahteraan petani khususnya Samosir, Serikat Tani Kabupaten Samosir (STKS) berdemonstrasi di Kantor Bupati Samosir, di Pangururan, Senin (24/9/2018). Aksi dimulai dari Terminal Pangururan dan berlanjut ke kantor bupati Samosir.
"Terpaksa kami lakukan karena semakin rendahnya pengakuan pemerintah kepada petani, terutama terkait pelaksanaan Undang Undang Pokok Agraria dan peningkatan kesejahteraan petani yang terlupakan," ujar penanggung jawab aksi, Agustinus Situmorang.
Persoalan reformasi agraria menjadi hal yang paling disorot oleh para petani dalam aksinya ini.
Ketua STKS Samosir, Parulian Siburian, mengatakan, reforma agraria adalah aspirasi sejati rakyat yang menghendaki terwujudnya keadilan atas hak kepemilikan tanah, kebebasan akses rakyat atas sumberdaya alam dan, terhapusnya setiap bentuk monopoli, baik atas tanah sarana produksi dan produksi pertanian hingga distribusi.
ia mengatakan, pembangunan Samosir saat ini masih belum berbasiskan pertanian, terlihat dari porsi anggaran yang dialokasikan untuk bidang pertanian hanya di kisaran 5 % dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir tahun 2018. Porsi anggaran 5% ini sudah termasuk belanja rutin pegawai.
Minimnya pengadaan alat-alat dan teknologi pendukung pertanian – yang sering tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna akibat kurangnya pendidikan teknis sehingga banyak alat tersebut hanya menjadi pajangan dan kalaupun dipergunakan, banyak yang tidak terawat.
Di beberapa tempat, peralatan ini menjadi milik pribadi karena praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dengan pejabat di dinas terkait maupun pihak legislatif.
"Akses masyarakat, khususnya petani di bidang kesehatan juga sangat sulit. Masih banyak masyarakat tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan gratis dari pemerintah," teriak Situmorang.