Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta - Sederet menteri kabinet kerja Jokowi-JK masuk dalam daftar Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin. Partai Gerindra mengkritik hal itu.
Wakil Ketua Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Ahmad Muzani mengatakan menteri merupakan pembantu presiden. Para menteri harus fokus pada tugas negara.
"Seharusnya menteri berkomitmen bertanggungjawab kepada tugas kenegaraan yang dibebankan oleh presiden sebagai kepala pemerintahan," ujar Muzani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (28/9/2018).
Menurut Sekjen Partai Gerindra itu, jika dibebankan dalam urusan politik praktis dikhawatirkan tugas para menteri tersebut bakal bias. Sama halnya dengan penugasan Kepala Daerah sebagai dewan pengarah di tim kampanye.
"Saya kira tugas itu akan terganggu dan akan bias dalam kepentingan politik, dan itu sesuatu yang pasti," kata Muzani.
Muzani mengkhawatirkan kebijakan dan pelayanan yang diambil para menteri itu juga akan dikaitkan dengan pemenangan Jokowi sebagai petahan. Contohnya, Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni yang membagikan dana desa dengan mengatasnamakan Jokowi.
"Apa artinya dia sedang menggunakan kekuatan powernya kekuasaannya untuk memenangkan Pak Jokowi dan itu apakah mungkin di lapangan, mungkin sekali," tegasnya.
Oleh sebab itu, pihaknya tidak akan ikut-ikutan menyertakan kepala daerah untuk pemenangan Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019 nanti. Salah satunya, berkaca pada pengalaman saat Sandiaga Uno menjadi jurkam sejumlah pasangan yang diusung Gerindra pada Pilkada 2018.
"Karena pengalaman itu, kami tahu akan makan waktu, tenaga, pikiran dan mungkin biaya bagi yang bersangkutan jadi bias nanti keputusan-keputusannya," kata Muzani.
Sebelumnya, TKN Jokowi-Ma'ruf telah didaftarkan ke KPU. Setidaknya ada 15 nama menteri yang masuk dalam daftar yang telah dirilis oleh KPU di laman resminya.
Berikut nama-nama 15 menteri tersebut:
Menteri dari parpol:
1. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Ketum Golkar)
2. Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita (Golkar)
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (NasDem)
4. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (PDIP)
5. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo (PDIP)
6. Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yassona Laoly (PDIP)
7. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga (PDIP)
8. Menko Polhukam Wiranto (Hanura)
9. Mendes PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sanjojo (PKB)
10. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri (PKB)
11. Menteri Pemudan dan Olahraga Imam Nahrawi (PKB)
Menteri dari profesional:
12. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
13. Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil
14. Menteri PAN-RB Syafruddin
15. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. dtc