Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sumut, Yasir Ridho Lubis angkat bicara mengenai tudingan kader senior Sahlul Umur Situmeang yang menyebut kebijakan merevitalisasi kepengurusan akan menghacurkan Partai Golkar. Menurutnya, pernyataan Sahlul merupakan pendapat pribadi. Mengenai revitalisasi kepengurusan, ia mengklaim bahwa hal tersebut sudah berdasarkan rapat pleno.
"Hasil rapat pleno DPD Golkar Sumut sudah memberikan amanah kepada Plt Ketua Ahmad Doli Kurnia untuk mengambil kebijakan internal, termasuk revitalisasi. Jadi tudingan itu hanya pendapat pribadi," katanya ketika dikonfirmasi, Jumat (12/10/2018).
Mantan Ketua KNPI Sumut itu juga menepis apa yang disampaikan oleh koleganya tentang Ahmad Doli Kurnia. "Beliau (Ahmad Doli Kurnia) belum sampai 3 bulan memimpin sudah menyelesaikan persoalan yang diperintahkan DPP, seperti melakukan rapat koordinasi di kabupaten/kota. Begitu juga di 5 kabupaten/kota Kepulauan Nias sudah didatangi beliau dan melaksanakan rapat pimpinan daerah. Perlu diingat, beliau telah memberikan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk mensolidkan Partai Golkar Sumut," ungkapnya.
Yasir Ridho menegaskan bahwa kader senior Golkar seperti Syahrul Pasaribu (Bupati Tapsel) dan Bachrum Harahap
(Bupati Paluta) masih tetap ada di struktur kepengurusan, yakni diangkat menjadi Dewan Pertimbangan DPD Golkar Sumut.
"Jangan dibilang membuang kader senior. Bingung saya dengan statmen pribadi yang bersangkutan. Mungkin saja yang bersangkutan mengatakan Syahrul dibuang dalam pengurus DPD Golkar Sumut karena tidak tau dan lagi emosi," ketusnya.
Adanya sejumlah pengurus dirotasi, ia mengakui karena kinerja dan kebutuhan Partai Golkar Sumut ke depan. "Partai inikan menghadapi percepatan kinerja untuk memenangkan Partai Golkar pada Pileg dan Pilpres 2019. Oleh karena hal itu perlu dilakukan penyegaran pengurus," ujarnya.
Sahlul Umur Situmeang menilai kebijakan Ahmad Doli Kurnia Tandjung merevitalisasi kepengurusan hanya akan menghancurkan Partai Golkar. Apalagi keputusan itu diambil menjelang pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019.